Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik peserta Pemilu 2014 yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.
Ketua KPU Kotabaru Akhmad Gafuri, Rabu mengatakan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi, verifikasi parpol calon peserta Pemilu tidak hanya diterapkan pada parpol baru.
"KPU juga harus melakukan verifikasi terhadap parpol lama peserta Pemilu 2014, ada 12 yang kami verifikasi," ujarnya.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pelaksanaan verifikasi faktual dijadwalkan 30 Januari-01 Februari 2018.
Verifikasi faktual meliputi kepengurusan parpol, keterwakilan 30 persen perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan.
Terkait verifikasi keanggotaan, parpol mengambil sampel lima persen dari nama-nama yang telah diserahkan saat tahap pendaftaran lalu.
Kemudian parpol harus mendatangkannya ke kantor DPC masing-masing di ibukota kabupaten untuk dicek keabsahannya.
KPU Kotabaru memberi waktu satu hari bagi parpol untuk memobilisasi anggotanya yang akan menjadi sampel dalam verifikasi. Hal ini mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kotabaru sehingga parpol tentu memerlukan waktu.
Jadwal verifikasi itu tiga hari, tapi satu hari kami beri kesempatan parpol menghubungi anggota yang disampling, karena kita melihat kondisi geografis, terang Gafuri.
Sementara itu, untuk verifikasi parpol baru, dua dari empat parpol masih dalam masa perbaikan, yakni Partai Garuda dan PSI. Untuk Partai Garuda, saat verifikasi dilakukan komisioner KPU Kotabaru beberapa waktu lalu, ada pengurus partai yang tidak berhadir.
Dia menjelaskan, sementara untuk PSI masih belum memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan seperseribu dari jumlah penduduk.
Sedangkan dua parpol baru lainnya, yakni Perindo dan Partai Berkarya sudah tidak ada masalah, tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua KPU Kotabaru Akhmad Gafuri, Rabu mengatakan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi, verifikasi parpol calon peserta Pemilu tidak hanya diterapkan pada parpol baru.
"KPU juga harus melakukan verifikasi terhadap parpol lama peserta Pemilu 2014, ada 12 yang kami verifikasi," ujarnya.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, pelaksanaan verifikasi faktual dijadwalkan 30 Januari-01 Februari 2018.
Verifikasi faktual meliputi kepengurusan parpol, keterwakilan 30 persen perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan.
Terkait verifikasi keanggotaan, parpol mengambil sampel lima persen dari nama-nama yang telah diserahkan saat tahap pendaftaran lalu.
Kemudian parpol harus mendatangkannya ke kantor DPC masing-masing di ibukota kabupaten untuk dicek keabsahannya.
KPU Kotabaru memberi waktu satu hari bagi parpol untuk memobilisasi anggotanya yang akan menjadi sampel dalam verifikasi. Hal ini mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kotabaru sehingga parpol tentu memerlukan waktu.
Jadwal verifikasi itu tiga hari, tapi satu hari kami beri kesempatan parpol menghubungi anggota yang disampling, karena kita melihat kondisi geografis, terang Gafuri.
Sementara itu, untuk verifikasi parpol baru, dua dari empat parpol masih dalam masa perbaikan, yakni Partai Garuda dan PSI. Untuk Partai Garuda, saat verifikasi dilakukan komisioner KPU Kotabaru beberapa waktu lalu, ada pengurus partai yang tidak berhadir.
Dia menjelaskan, sementara untuk PSI masih belum memenuhi syarat minimal jumlah keanggotaan seperseribu dari jumlah penduduk.
Sedangkan dua parpol baru lainnya, yakni Perindo dan Partai Berkarya sudah tidak ada masalah, tandasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018