Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan legislatif Kabupaten Kotabaru mengingatkan eksekutif agar menyegerakan lelang kegiatan, untuk mempercepat pelaksanaan program kerja 2018.
"Bentuk dukungan legislatif terhadap program kerja pemerintah daerah tergambar sejak pembahasan anggaran bersama tim anggaran hingga mulusnya pengesahan APBD 2018 yang oleh bupati selaku kepala daerah, sebagian besar difokuskan pada sektor infrastruktur,"kata Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja pemerintah daerah (eksekutif) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan "Bumi Saijaan" sehubungan dimulainya tahun anggaran 2018, di Kotabaru, Senin.
Hal itu dimaksudkan agar proses percepatan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kotabaru bisa segera terwujud dan dapat dirasakan masyarakat.
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, belajar dari pengalaman yang dalam dua tahun jalannya pemerintahan saat ini, dari sisi anggaran pada APBD terjadi ketidakstabilan, yang disebabkan belum optimalnya serapan anggaran khususnya sektor pembangunan infrastrktur.
Berbagai alasan teknis, yang mengakibatkan hal itu terjadi, namun yang paling menonjol, penyebab terjadinya belum maksimalnya serapan tersebut karena terbatasnya waktu sebagai akibat dari keterlambatan mulai dari proses lelang, penetapan hingga pelaksanaan.
"Oleh sebab itu, dari pengalaman tersebut, hendaknya dijadikan pelajaran untuk tidak terulang lagi permasalahan yang sama di tahun ini," ujar Alfisah.
Sehubungan dengan itu, diimbau agar proses lelang bisa disegerakan di awal-awal tahun seperti sekarang, sehingga mempunyai banyak waktu proses pelaksanaan pembangunannya.
Sehingga anggaran dan realisasi nantinya dapat lebih optimal, dan dipastikan penggunaan anggaran dalam pembangunan yang bersumber dari APBD, bisa sesuai dengan peruntukkanya yakni untuk kemasalahatan masyarakat.
Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi yang terendah dari 36 satuan organisasi perangkat daerah pada 2017.
Diketahui, realisasi anggaran dan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru, menjadi yang terendah dari 36 satuan organisasi perangkat daerah pada 2017.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas BM dan SDA Kabupaten Kotabaru Suprapti Tri Astuti, keterlambatan lelang menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi anggaran dan kinerja.
"Tahun kemarin (2017) rendah karena lelang sangat terlambat, Mei baru mulai jalan lelang," kata Tuti.
Di samping itu, perencanaan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan tahun kemarin juga dikerjakan pada tahun yang sama.
Agustus, baru mulai efektif bekerja, akhirnya serapan anggaran menjadi rendah, beber Tuti.
Berada di urutan terakhir dalam daftar capaian realisasi anggaran dan kinerja tahun 2017, Dinas BM dan SDA mencatat serapan anggaran sekitar 44 persen.
Dari target belanja proyek Rp 217 miliar, realisasinya hanya Rp 104 miliar. Sedangkan dari sisi kinerja realisasinya mencapai 60 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Bentuk dukungan legislatif terhadap program kerja pemerintah daerah tergambar sejak pembahasan anggaran bersama tim anggaran hingga mulusnya pengesahan APBD 2018 yang oleh bupati selaku kepala daerah, sebagian besar difokuskan pada sektor infrastruktur,"kata Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja pemerintah daerah (eksekutif) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan "Bumi Saijaan" sehubungan dimulainya tahun anggaran 2018, di Kotabaru, Senin.
Hal itu dimaksudkan agar proses percepatan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kotabaru bisa segera terwujud dan dapat dirasakan masyarakat.
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, belajar dari pengalaman yang dalam dua tahun jalannya pemerintahan saat ini, dari sisi anggaran pada APBD terjadi ketidakstabilan, yang disebabkan belum optimalnya serapan anggaran khususnya sektor pembangunan infrastrktur.
Berbagai alasan teknis, yang mengakibatkan hal itu terjadi, namun yang paling menonjol, penyebab terjadinya belum maksimalnya serapan tersebut karena terbatasnya waktu sebagai akibat dari keterlambatan mulai dari proses lelang, penetapan hingga pelaksanaan.
"Oleh sebab itu, dari pengalaman tersebut, hendaknya dijadikan pelajaran untuk tidak terulang lagi permasalahan yang sama di tahun ini," ujar Alfisah.
Sehubungan dengan itu, diimbau agar proses lelang bisa disegerakan di awal-awal tahun seperti sekarang, sehingga mempunyai banyak waktu proses pelaksanaan pembangunannya.
Sehingga anggaran dan realisasi nantinya dapat lebih optimal, dan dipastikan penggunaan anggaran dalam pembangunan yang bersumber dari APBD, bisa sesuai dengan peruntukkanya yakni untuk kemasalahatan masyarakat.
Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menjadi yang terendah dari 36 satuan organisasi perangkat daerah pada 2017.
Diketahui, realisasi anggaran dan kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru, menjadi yang terendah dari 36 satuan organisasi perangkat daerah pada 2017.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas BM dan SDA Kabupaten Kotabaru Suprapti Tri Astuti, keterlambatan lelang menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi anggaran dan kinerja.
"Tahun kemarin (2017) rendah karena lelang sangat terlambat, Mei baru mulai jalan lelang," kata Tuti.
Di samping itu, perencanaan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan tahun kemarin juga dikerjakan pada tahun yang sama.
Agustus, baru mulai efektif bekerja, akhirnya serapan anggaran menjadi rendah, beber Tuti.
Berada di urutan terakhir dalam daftar capaian realisasi anggaran dan kinerja tahun 2017, Dinas BM dan SDA mencatat serapan anggaran sekitar 44 persen.
Dari target belanja proyek Rp 217 miliar, realisasinya hanya Rp 104 miliar. Sedangkan dari sisi kinerja realisasinya mencapai 60 persen.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018