Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengusulkan penerimaaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 3.700 orang kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanah Bumbu Mahriyadi Noor melalui Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai, Sulhadi di Batulicin, Minggu mengatakan, pengusulan tersebut berdasarkan kebutuhan yang ada di daerah untuk memenuhi kekurangan pegawai di setiap Satuan Operasioanal Perangkat Daerah (SOPD).
"Secara keseluruhan pegawai yang di perlukan 8.000 orang untuk mengisi di setiap SOPD, akan tetapi kita baru memiliki sekitar 4.300 PNS, dan sisianya kita memberdayakan pegawai yang statusnya masih honorer," katanya.
Ia mengatakan, pengusulan CPNS itu dinilai sangat mendesak dan penting pasalnya sudah hampir tiga tahun mengalami moratorium atau penangguhan penerimaan CPNS, sedangkan setiap tahun ada pegawai yang memasuki masa pensiun namu tidak ada penggantinya.
Dalam usulan tersebut pihaknya belum bisa memastikan apakah semua yang diusulkan akan dikabulkan, Kemenpan yang memutuskan berapa jumlah yang disetujui dari 3.700 orang yang diminta Pemkab Tanah Bumbu. Biasanya dari pengalama pada tahun sebelumnya dari usulan yang sudah diajukan, kemenpan hanya memberikan kuota 300 CPNS.
Secara resmi penerimaan CPNS pada 2018 belum ada, akan tetapi surat edaran Kemenpan-RB kepada lembaga untuk menghitung seluruh PNS yang ada untuk menetukan formasi CPNS.
Dijelaskan, pada periode 2016 seluruh PNS yang ada di Tanah Bumbu mencapai 4.970 orang, namun saat ini menjadi 4.300 orang karena banyaknya yang sudah pensiun dan mutasi keluar daerah.
Namun tidak ada penambahan atau pengganti dari pegawai yang sudah pensiun yang menyebabkan kekurangan PNS.
Dari 4.300 PNS itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan Pegawai di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu, dan kekurangan PNS di daerah berjuluk "Bumi Bersujud" ini diperkirakan mencapai 3.700 orang. sehingga dari kekurangan tersebut untuk sementara kita memperdayakan tenaga kontrak.
"Kami sangat berharap untuk 2018 Kemenpan bisa menanggapi atas usulan ini secepatanya untuk dilakukan perekrutan cpns, sehingga beban kerja dan anggaran yang ada di daerah bisa teringankan atas kebijakan pemerintah pusat," demikian Sulhadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanah Bumbu Mahriyadi Noor melalui Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai, Sulhadi di Batulicin, Minggu mengatakan, pengusulan tersebut berdasarkan kebutuhan yang ada di daerah untuk memenuhi kekurangan pegawai di setiap Satuan Operasioanal Perangkat Daerah (SOPD).
"Secara keseluruhan pegawai yang di perlukan 8.000 orang untuk mengisi di setiap SOPD, akan tetapi kita baru memiliki sekitar 4.300 PNS, dan sisianya kita memberdayakan pegawai yang statusnya masih honorer," katanya.
Ia mengatakan, pengusulan CPNS itu dinilai sangat mendesak dan penting pasalnya sudah hampir tiga tahun mengalami moratorium atau penangguhan penerimaan CPNS, sedangkan setiap tahun ada pegawai yang memasuki masa pensiun namu tidak ada penggantinya.
Dalam usulan tersebut pihaknya belum bisa memastikan apakah semua yang diusulkan akan dikabulkan, Kemenpan yang memutuskan berapa jumlah yang disetujui dari 3.700 orang yang diminta Pemkab Tanah Bumbu. Biasanya dari pengalama pada tahun sebelumnya dari usulan yang sudah diajukan, kemenpan hanya memberikan kuota 300 CPNS.
Secara resmi penerimaan CPNS pada 2018 belum ada, akan tetapi surat edaran Kemenpan-RB kepada lembaga untuk menghitung seluruh PNS yang ada untuk menetukan formasi CPNS.
Dijelaskan, pada periode 2016 seluruh PNS yang ada di Tanah Bumbu mencapai 4.970 orang, namun saat ini menjadi 4.300 orang karena banyaknya yang sudah pensiun dan mutasi keluar daerah.
Namun tidak ada penambahan atau pengganti dari pegawai yang sudah pensiun yang menyebabkan kekurangan PNS.
Dari 4.300 PNS itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan Pegawai di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu, dan kekurangan PNS di daerah berjuluk "Bumi Bersujud" ini diperkirakan mencapai 3.700 orang. sehingga dari kekurangan tersebut untuk sementara kita memperdayakan tenaga kontrak.
"Kami sangat berharap untuk 2018 Kemenpan bisa menanggapi atas usulan ini secepatanya untuk dilakukan perekrutan cpns, sehingga beban kerja dan anggaran yang ada di daerah bisa teringankan atas kebijakan pemerintah pusat," demikian Sulhadi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018