Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denni Puspa Purbasari berpendapat pemilihan umum kepala daerah serentak 2018 berdampak positif bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Pilkada itu berasosiasi pada belanja yang lebih besar. Yang terjadi itu barangkali, ceteris paribus, akan punya dampak positif terhadap ekonomi," kata Denni kepada Antara ditemui usai diskusi "Politik, Pembangunan, dan Infrastruktur" di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 mencapai 5,4 persen dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik.
Denni, yang juga menjabat Deputi III Kantor Staf Presiden, menilai pilkada juga dapat berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dalam pelaksanaannya terjadi konflik.
"Kalau tetap aman saya yakin pilkada akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena akan adanya 'spending' untuk itu," kata dia.
Pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan digelar pada 27 Juni dan berlangsung di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Pilkada 2018 juga meliputi daerah-daerah yang memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar dan menjadi pusat ekonomi utama, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, Direktur Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan konsumsi golongan menengah ke bawah.
Dimulainya pilkada serentak pada Juni 2018 dan kampanye presiden Oktober 2018 akan meningkatkan belanja masyarakat yang terlibat dalam pesta demokrasi Indonesia tersebut.
Faisal memaparkan bahwa pertumbuhan konsumsi dari 40 persen masyarakat berpendapatan terendah meningkat hingga 20 persen pada saat Pilkada 2015.
Ia mengatakan peningkatan 20 persen tersebut termasuk yang tertinggi setidaknya dalam pencapaian lima tahun terakhir./f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Pilkada itu berasosiasi pada belanja yang lebih besar. Yang terjadi itu barangkali, ceteris paribus, akan punya dampak positif terhadap ekonomi," kata Denni kepada Antara ditemui usai diskusi "Politik, Pembangunan, dan Infrastruktur" di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 mencapai 5,4 persen dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik.
Denni, yang juga menjabat Deputi III Kantor Staf Presiden, menilai pilkada juga dapat berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dalam pelaksanaannya terjadi konflik.
"Kalau tetap aman saya yakin pilkada akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena akan adanya 'spending' untuk itu," kata dia.
Pemilihan kepala daerah serentak 2018 akan digelar pada 27 Juni dan berlangsung di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Pilkada 2018 juga meliputi daerah-daerah yang memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar dan menjadi pusat ekonomi utama, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Sebelumnya, Direktur Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menilai pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan konsumsi golongan menengah ke bawah.
Dimulainya pilkada serentak pada Juni 2018 dan kampanye presiden Oktober 2018 akan meningkatkan belanja masyarakat yang terlibat dalam pesta demokrasi Indonesia tersebut.
Faisal memaparkan bahwa pertumbuhan konsumsi dari 40 persen masyarakat berpendapatan terendah meningkat hingga 20 persen pada saat Pilkada 2015.
Ia mengatakan peningkatan 20 persen tersebut termasuk yang tertinggi setidaknya dalam pencapaian lima tahun terakhir./f
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017