Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Esya Zain menyatakan, jumlah program keluarga harapan (PKH) di daerahnya akan bertambah dari sebanyak 5.300 menjadi 14.000.
Menurut dia di Banjarmasin, Senin, bertambahnya data jumlah PKH ini atas usulan pihaknya untuk bisa disetujui di Kementerian Sosial RI pada 2018.
"Pemerintah pusat memang sangat perhatian bagi daerah kita ini, hingga usulan jumlah PKH dari 5.300 menjadi 14.000 besar akan disetujui," paparnya.
Menurut Esya, penambahan jumlah PKH ini sangat positif imbasnya, sebab akan lebih banyak dana masuk untuk kesejahteraan masyarakat Banjarmasin yang memang benar-benar memerlukan bagi peningkatan pendidikan anak-anaknya.
"Kan dana PKH itu hanya diperuntukkan bagi keperluan pendidikan anak penerimanya, juga penambahan gizi anak, tidak boleh kelain," paparnya.
Dikatakan Esya, sesuai pendataan pihaknya saat ini, jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di daerah ini yang memang harusnya mendapat dana PKH sebesar Rp1.890.000 itu sebanyak 14.000.
"Ini memang kenyataan yang kita nilai di lapangan, sehingga memang kita harus perjuangkan dengan serius agar masuk tahun akan datang," paparnya.
Bahkan, tutur Esya, pemerintah kota melalui instansinya pada 2018 akan menambah pegawai pendamping PKH ini menjadi 34 orang, atau sebanyak 12 orang pertambahannya.
"Tentunya penambahan petugas inikan memerlukan biaya, namun anggaran yang dimiliki instansi kita hanya akan dialokasikan Rp605 juta pada 2018 untuk semua program," ucapnya.
Sehingga, sebut dia, permintaan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi pendamping PKH ini sebesar lima persen dari total dana yang dikeluarkan PKH tidak mungkin bisa dilaksanakan, kemungkinan hanya sekitar dua persennya saja.
"Sebabkan belasan miliar dana PKH ini untuk RTSM di Banjarmasin, mana mungkin dapat kita tanggung alokasi 5 persennya di APBD yang dikelola isntansi kita yang hanya diberi sekitar Rp605 juta pada 2018," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Menurut dia di Banjarmasin, Senin, bertambahnya data jumlah PKH ini atas usulan pihaknya untuk bisa disetujui di Kementerian Sosial RI pada 2018.
"Pemerintah pusat memang sangat perhatian bagi daerah kita ini, hingga usulan jumlah PKH dari 5.300 menjadi 14.000 besar akan disetujui," paparnya.
Menurut Esya, penambahan jumlah PKH ini sangat positif imbasnya, sebab akan lebih banyak dana masuk untuk kesejahteraan masyarakat Banjarmasin yang memang benar-benar memerlukan bagi peningkatan pendidikan anak-anaknya.
"Kan dana PKH itu hanya diperuntukkan bagi keperluan pendidikan anak penerimanya, juga penambahan gizi anak, tidak boleh kelain," paparnya.
Dikatakan Esya, sesuai pendataan pihaknya saat ini, jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di daerah ini yang memang harusnya mendapat dana PKH sebesar Rp1.890.000 itu sebanyak 14.000.
"Ini memang kenyataan yang kita nilai di lapangan, sehingga memang kita harus perjuangkan dengan serius agar masuk tahun akan datang," paparnya.
Bahkan, tutur Esya, pemerintah kota melalui instansinya pada 2018 akan menambah pegawai pendamping PKH ini menjadi 34 orang, atau sebanyak 12 orang pertambahannya.
"Tentunya penambahan petugas inikan memerlukan biaya, namun anggaran yang dimiliki instansi kita hanya akan dialokasikan Rp605 juta pada 2018 untuk semua program," ucapnya.
Sehingga, sebut dia, permintaan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi pendamping PKH ini sebesar lima persen dari total dana yang dikeluarkan PKH tidak mungkin bisa dilaksanakan, kemungkinan hanya sekitar dua persennya saja.
"Sebabkan belasan miliar dana PKH ini untuk RTSM di Banjarmasin, mana mungkin dapat kita tanggung alokasi 5 persennya di APBD yang dikelola isntansi kita yang hanya diberi sekitar Rp605 juta pada 2018," tuturnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017