Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kota Banjarmasin M Faisal Heriyadi menganggap berlarutnya kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah hingga terancam gagal tahun ini menjadi aneh.
"Rasa aneh kita melihat keseriusan pemerintah kota yang katanya berkometmen melanjutkan pembangunan RS itu tahun ini, tapi nyatanya hampir tutup tahun belum juga dilaksanakan," ujarnya di gedung dewan kota, Selasa.
Pihaknya di komisi III, beber politisi PAN ini, baru saja melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dis-PUPR) kota, tentang kelanjutan pembangunan RS Pemkot di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan tersebut prosesnya sampai di mana.
"Yang kita dengar, DisPUPR tidak bisa ikut bergerak karena tidak ada surat permintaan resmi untuk mendampingi secara teknis dari dinas kesehatan kota yang mengelola anggarannya, sampai detik ini," papar Faisal.
Dia mengungkapkan, alokasi anggaran Rp38 miliar tahun ini untuk kelanjutan pembangunan RS yang sudah didirikan sejak 2015 tersebut pun akhirnya terancam Silpa.
"Kalau benar-benar terjadi Silpa anggaran Rp38 miliar itu, masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana keseriusan pemerintah kota untuk membangun RS ini," paparnya.
Dia pun berharap, sisa waktu tahun ini hingga 20 Desember akhir penggunaan anggaran, proses lelang kelanjutan pembangunan fisik RS itu sudah dapat dilaksanakan, hingga awal tahun 2018 dikerjakan.
"Kan sistem pembangunannya sudah disepakati multiyears juga hingga 2019," terangnya.
Menurut Faisal, wali kota harus turun tangan untuk memastikan secara langsung suksesi pembangunan RS ini bisa terlaksana, sehingga tidak ada kendala non teknis lagi di lapangan.
"Harusnya wali kota bisa menekan pihak dinas kesehatan kota untuk segeranya melaksanakan penggunaan anggaran Rp38 miliar bagi RS itu," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah kota harus sadar bahwa keberadaan RS ini sangat pemting bagi pelayanan maksimal kesehatan masyarakat.
"Setidaknya nanti kita bisa menerapkan kartu Banjarmasin sehat bagi masyarakat kurang mampu," katanya.
Faisal pun mengingatkan, bahwa pihaknya di legislatif tidak akan menyetujui kalau akhirnya kelanjutan pembangunan RS ini diswastakan.
"Jangan sampai berlarut-larutnya pembangunan RS ini ada anggarapan pemerintah kota senghaja melakukan strategi menswastakan pembangunannya, sebab asumsi berkembang seperti itu," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Rasa aneh kita melihat keseriusan pemerintah kota yang katanya berkometmen melanjutkan pembangunan RS itu tahun ini, tapi nyatanya hampir tutup tahun belum juga dilaksanakan," ujarnya di gedung dewan kota, Selasa.
Pihaknya di komisi III, beber politisi PAN ini, baru saja melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dis-PUPR) kota, tentang kelanjutan pembangunan RS Pemkot di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan tersebut prosesnya sampai di mana.
"Yang kita dengar, DisPUPR tidak bisa ikut bergerak karena tidak ada surat permintaan resmi untuk mendampingi secara teknis dari dinas kesehatan kota yang mengelola anggarannya, sampai detik ini," papar Faisal.
Dia mengungkapkan, alokasi anggaran Rp38 miliar tahun ini untuk kelanjutan pembangunan RS yang sudah didirikan sejak 2015 tersebut pun akhirnya terancam Silpa.
"Kalau benar-benar terjadi Silpa anggaran Rp38 miliar itu, masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana keseriusan pemerintah kota untuk membangun RS ini," paparnya.
Dia pun berharap, sisa waktu tahun ini hingga 20 Desember akhir penggunaan anggaran, proses lelang kelanjutan pembangunan fisik RS itu sudah dapat dilaksanakan, hingga awal tahun 2018 dikerjakan.
"Kan sistem pembangunannya sudah disepakati multiyears juga hingga 2019," terangnya.
Menurut Faisal, wali kota harus turun tangan untuk memastikan secara langsung suksesi pembangunan RS ini bisa terlaksana, sehingga tidak ada kendala non teknis lagi di lapangan.
"Harusnya wali kota bisa menekan pihak dinas kesehatan kota untuk segeranya melaksanakan penggunaan anggaran Rp38 miliar bagi RS itu," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah kota harus sadar bahwa keberadaan RS ini sangat pemting bagi pelayanan maksimal kesehatan masyarakat.
"Setidaknya nanti kita bisa menerapkan kartu Banjarmasin sehat bagi masyarakat kurang mampu," katanya.
Faisal pun mengingatkan, bahwa pihaknya di legislatif tidak akan menyetujui kalau akhirnya kelanjutan pembangunan RS ini diswastakan.
"Jangan sampai berlarut-larutnya pembangunan RS ini ada anggarapan pemerintah kota senghaja melakukan strategi menswastakan pembangunannya, sebab asumsi berkembang seperti itu," ucapnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017