Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyinkronkan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
"Untuk menyinkronkan skala prioritas pembangunan daerah dan nasional tersebut, kami bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menemui Bappenas," ujar Sekretaris Komisi III DPRD provinsi setempat, H Riswandi SIP di Banjarmasin, Senin.
Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dan nasional itu, menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, perlu agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan atau kegiatan.
Sebab, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia yang terjun ke dunia politik sejak tahun 2003 itu, kalau terjadi tumpang tindih proyek pembangunan bukan cuma berdampak pada pemborosan keuangan, tetapi bisa berpotensi korupsi.
Namun sebaliknya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, dengan sinkronisasi bisa lebih mempercepat kemajuan pembangunan, baik secara nasional maupun regional dan daerah.
"Dengan sinkronisasi tersebut bisa lebih efesien dan efektif, baik dari anggaran maupun waktu, serta capaian pembangunan, sehingga lebih tepatguna, berdayaguna, dan berhasilguna," lanjutnya sebelum bertolak ke Jakarta menjawab Antara Kalsel.
"Kita berharap hasil pertemuan dengan Bappenas bisa melihat atau mendapatkan peluang pembangunan Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla," lanjutnya.
Sebagaimana Provinsi Lampung yang baru berdiri tahun 1964 dan wilayah sekitar 3,5 juta hektare (ha) lebih banyak mendapatkan PSN bila dibandingkan dengan Kalsel yang berdiri sejak 1950 serta luas wilayah 3,7 juta ha, demikian Riswandi.
Kunjungan kerja ke luar daerah Komisi III DPRD Kalsel bersama Bappeda provinsi setempat ke Jakarta, 6 - 8 November 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Untuk menyinkronkan skala prioritas pembangunan daerah dan nasional tersebut, kami bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menemui Bappenas," ujar Sekretaris Komisi III DPRD provinsi setempat, H Riswandi SIP di Banjarmasin, Senin.
Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dan nasional itu, menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, perlu agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan atau kegiatan.
Sebab, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia yang terjun ke dunia politik sejak tahun 2003 itu, kalau terjadi tumpang tindih proyek pembangunan bukan cuma berdampak pada pemborosan keuangan, tetapi bisa berpotensi korupsi.
Namun sebaliknya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, dengan sinkronisasi bisa lebih mempercepat kemajuan pembangunan, baik secara nasional maupun regional dan daerah.
"Dengan sinkronisasi tersebut bisa lebih efesien dan efektif, baik dari anggaran maupun waktu, serta capaian pembangunan, sehingga lebih tepatguna, berdayaguna, dan berhasilguna," lanjutnya sebelum bertolak ke Jakarta menjawab Antara Kalsel.
"Kita berharap hasil pertemuan dengan Bappenas bisa melihat atau mendapatkan peluang pembangunan Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla," lanjutnya.
Sebagaimana Provinsi Lampung yang baru berdiri tahun 1964 dan wilayah sekitar 3,5 juta hektare (ha) lebih banyak mendapatkan PSN bila dibandingkan dengan Kalsel yang berdiri sejak 1950 serta luas wilayah 3,7 juta ha, demikian Riswandi.
Kunjungan kerja ke luar daerah Komisi III DPRD Kalsel bersama Bappeda provinsi setempat ke Jakarta, 6 - 8 November 2017.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017