Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus II atau Raperda tentang Pembangunan Industri mengonsultasikan Raperda tersebut dengan pihak Kementerian Perindustrian (Kemenindustri) Republik Indonesia.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Kamariatul Herlina SE mengemukakan hal itu di Banjarmasin, sebelum bertemu dengan pihak Kementerian Perindustrian di Jakarta, Jumat.
"Kita perlu mengonsultasikan Raperda tentang Pembangunan Industri di Kalsel dengan Kemenindustri agar nanti ketika menjadi Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tuturnya.
"Begitu pula ketika membangun industri di banua (daerah) kita terjadi koordinasi dan sinkronisasi, sehingga mendatangkan dayaguna dan hasilguna yang lebih maksimal," ujar "Srikandi" Partai Hanura tersebut menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) tersebut berharap pembangunan industri di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota segera terealisasi guna mendatangkan nilai tambah bagi daerah dan penduduk setempat.
Oleh sebab itu, dengan keberadaan Perda tentang Pembangunan Industri nanti dapat lebih memberi daya tarik investor untuk menanamkan modal usaha membangun industri di Kalsel yang juga potensial sumber daya alam (SDA), demikian Herlina.
Pansus II DPRD Kalsel yang diketuai Ir Danu Ismadi Saderi MS dari Partai Kedilan Sejahtera (PKS) itu sebelumnya studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan DKI Jakarta 18 - 21 Oktober lalu.
Studi komparasi tersebut terbagi dua kelompok/tim, yaitu I ke "Bumi Brawijaya" atau "Jer Basuki Mawa Beya" (keberhasilan membutuhkan kesungguhan) Jatim dengan pimpinan ketua Pansus itu sendiri.
Sedangkan kelompok kedua dari Pansus II DPRD Kalsel tersebut studi komparasi ke DKI Jakarta, antara lain meninjau kawasan industri Pulo Gadung di Ibu Kota Negara itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Kamariatul Herlina SE mengemukakan hal itu di Banjarmasin, sebelum bertemu dengan pihak Kementerian Perindustrian di Jakarta, Jumat.
"Kita perlu mengonsultasikan Raperda tentang Pembangunan Industri di Kalsel dengan Kemenindustri agar nanti ketika menjadi Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tuturnya.
"Begitu pula ketika membangun industri di banua (daerah) kita terjadi koordinasi dan sinkronisasi, sehingga mendatangkan dayaguna dan hasilguna yang lebih maksimal," ujar "Srikandi" Partai Hanura tersebut menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) tersebut berharap pembangunan industri di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota segera terealisasi guna mendatangkan nilai tambah bagi daerah dan penduduk setempat.
Oleh sebab itu, dengan keberadaan Perda tentang Pembangunan Industri nanti dapat lebih memberi daya tarik investor untuk menanamkan modal usaha membangun industri di Kalsel yang juga potensial sumber daya alam (SDA), demikian Herlina.
Pansus II DPRD Kalsel yang diketuai Ir Danu Ismadi Saderi MS dari Partai Kedilan Sejahtera (PKS) itu sebelumnya studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan DKI Jakarta 18 - 21 Oktober lalu.
Studi komparasi tersebut terbagi dua kelompok/tim, yaitu I ke "Bumi Brawijaya" atau "Jer Basuki Mawa Beya" (keberhasilan membutuhkan kesungguhan) Jatim dengan pimpinan ketua Pansus itu sendiri.
Sedangkan kelompok kedua dari Pansus II DPRD Kalsel tersebut studi komparasi ke DKI Jakarta, antara lain meninjau kawasan industri Pulo Gadung di Ibu Kota Negara itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017