Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyiapkan dana Rp3 miliar untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada daerah setempat.
"Alokasi dana yang disiapkan untuk pengamanan Pilkada Rp3 miliar, terbagi dalam dua tahap, tahap pertama bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017, dan ditahap dua dari APBD murni tahun 2018,"kata Kepala Satpol PP HSS, Roni Rusnadi.
Menurut Roni, untuk pengamanan tersebut, Pemkab HSS melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resort (Polres) HSS, melakukan penandatangan nota kesepahaman pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018.
Kesepakatan ini, tambah dia, terjalin dalam rangka pengamanan tahapan Pilkada 2018 mendatang, selain dari dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga diperkuat personil dari Polres HSS dan TNI.
Dijelaskan dia, untuk personil dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan diturunkan mengamankan 550 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar 11 kecamatan di Kabupaten HSS.
Kapolres HSS AKBP Rahmat Budi Handoko, mengatakan, pengamanan yang dilakukan dari Polres HSS dengan menurunkan 209 personil didukung bantuan personil dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) kurang lebih 600 orang.
Ia menyakini pelaksanaan Pilkada di HSS akan berlangsung aman dan terkendali, namun pihaknya tetap mengantisipasi dari terganggunnya proses demokrasi ini dari hal-hal yang tidak diinginkan.
"TPS yang dianggap rawan antaralain berada di Kecamatan Loksado, Daha Barat dan Daha Utara, lokasi tiga kecamatan ini berkategori rawan karena jauh dan sulit dijangkau,"katanya usai penandatangan Nota Kesepahaman Pengamanan Pilkada bertempat di Aula Polres HSS, Kamis (19/20) siang.
Pengamanan di TPS rawan, menurut dia nantinya akan ditempatkan dua personil Polisi, berbeda dengan TPS yang umum cukup dengan satu personil Polisi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Alokasi dana yang disiapkan untuk pengamanan Pilkada Rp3 miliar, terbagi dalam dua tahap, tahap pertama bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017, dan ditahap dua dari APBD murni tahun 2018,"kata Kepala Satpol PP HSS, Roni Rusnadi.
Menurut Roni, untuk pengamanan tersebut, Pemkab HSS melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resort (Polres) HSS, melakukan penandatangan nota kesepahaman pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018.
Kesepakatan ini, tambah dia, terjalin dalam rangka pengamanan tahapan Pilkada 2018 mendatang, selain dari dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga diperkuat personil dari Polres HSS dan TNI.
Dijelaskan dia, untuk personil dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan diturunkan mengamankan 550 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar 11 kecamatan di Kabupaten HSS.
Kapolres HSS AKBP Rahmat Budi Handoko, mengatakan, pengamanan yang dilakukan dari Polres HSS dengan menurunkan 209 personil didukung bantuan personil dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) kurang lebih 600 orang.
Ia menyakini pelaksanaan Pilkada di HSS akan berlangsung aman dan terkendali, namun pihaknya tetap mengantisipasi dari terganggunnya proses demokrasi ini dari hal-hal yang tidak diinginkan.
"TPS yang dianggap rawan antaralain berada di Kecamatan Loksado, Daha Barat dan Daha Utara, lokasi tiga kecamatan ini berkategori rawan karena jauh dan sulit dijangkau,"katanya usai penandatangan Nota Kesepahaman Pengamanan Pilkada bertempat di Aula Polres HSS, Kamis (19/20) siang.
Pengamanan di TPS rawan, menurut dia nantinya akan ditempatkan dua personil Polisi, berbeda dengan TPS yang umum cukup dengan satu personil Polisi.
Editor : Fathurrahman
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017