Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Selatan mengejar target pembangunan 10 ribu rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan baik kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas.
Ketua DPD REI Kalsel Royzani Syachril, usai pembukaan pameran perumahan, di Duta Mall Banjarmasin, Rabu, mengatakan hingga kuartal tiga target pembangunan perumahan masih optimal, sehingga diharapkan hingga akhir 2017 target pembangunan 10 ribu rumah bisa terpenuhi.
"Saat ini pembangunan perumahan oleh anggota REI telah tercapai 6.000 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel, semoga hingga akhir tahun target bisa kita capai dengan baik," katanya lagi.
Menurut dia, saat ini terdapat beberapa kendala untuk pengembangan perumahan di Kalsel, antara lain penyediaan fasilitas air bersih, listrik dan kehati-hatian pihak perbankan dalam memberikan kredit perumahan.
Apalagi, ujar dia lagi, tahun depan diinformasikan akan ada perubahan skema pembiayaan perumahan dari sebelumnya bisa mencapai 15 tahun, diperkirakan masa kreditnya menjadi hanya 6 sampai 10 tahun.
Kondisi tersebut, semakin memberatkan langkah pengusaha perumahan untuk memenuhi target pembangunan satu juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kemungkinan adanya perubahan skema tersebut, maka saat ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat untuk segera mengambil rumah," kata dia.
Selain itu, ujarnya pula, lambat respons pemerintah daerah, terhadap amanah PP No. 64 Tahun 2016, mengingat hingga saat ini baru Kabupaten Banjar yang mengambil langkah penerapan PP tersebut, dengan menindaklanjuti melalui perda.
"Kami sangat menghargai langkah Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah menindaklanjuti PP 64 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," katanya.
Menurut Royzani, bila pada pembukaan pameran tersebut, pihaknya memberikan penghargaan kepada Pemkab Banjar atas upaya dan perhatian untuk mendorong terlaksana PP tersebut.
Royzani mengungkapkan, pertumbuhan sektor perumahan secara otomatis juga akan mendorong pertumbuhan sektor usaha lainnya.
Menurut dia, terdapat 174 industri ikutan yang bergerak mengikuti perkembangkan perumahan tersebut, seperti penjualam baja ringan, kayu, semen dan atap dan lainnya.
Kondisi tersebut, juga akan mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi Kalsel menjadi lebih cepat, antara lain dengan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris berjanji mendorong percepatan pengembangan perumahan rakyat dengan menindaklanjuti PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Menurut Sekda, usai pembukaan pameran perumahan terbesar di Kalsel yang diselenggarakan REI Kalsel di Duta Mall Banjarmasin, pihaknya segera meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Kalsel untuk menindaklanjuti pelaksanaan PP tersebut.
Pernyataan Sekdapriv tersebut menanggapi keluhan pengusaha perumahan yang disampaikan Ketua REI Kalsel Royzani Syahril menyatakan hingga saat ini, baru Kabupaten Banjar yang menindaklanjuti keluar PP tersebut dengan perda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPD REI Kalsel Royzani Syachril, usai pembukaan pameran perumahan, di Duta Mall Banjarmasin, Rabu, mengatakan hingga kuartal tiga target pembangunan perumahan masih optimal, sehingga diharapkan hingga akhir 2017 target pembangunan 10 ribu rumah bisa terpenuhi.
"Saat ini pembangunan perumahan oleh anggota REI telah tercapai 6.000 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel, semoga hingga akhir tahun target bisa kita capai dengan baik," katanya lagi.
Menurut dia, saat ini terdapat beberapa kendala untuk pengembangan perumahan di Kalsel, antara lain penyediaan fasilitas air bersih, listrik dan kehati-hatian pihak perbankan dalam memberikan kredit perumahan.
Apalagi, ujar dia lagi, tahun depan diinformasikan akan ada perubahan skema pembiayaan perumahan dari sebelumnya bisa mencapai 15 tahun, diperkirakan masa kreditnya menjadi hanya 6 sampai 10 tahun.
Kondisi tersebut, semakin memberatkan langkah pengusaha perumahan untuk memenuhi target pembangunan satu juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kemungkinan adanya perubahan skema tersebut, maka saat ini adalah waktu yang tepat bagi masyarakat untuk segera mengambil rumah," kata dia.
Selain itu, ujarnya pula, lambat respons pemerintah daerah, terhadap amanah PP No. 64 Tahun 2016, mengingat hingga saat ini baru Kabupaten Banjar yang mengambil langkah penerapan PP tersebut, dengan menindaklanjuti melalui perda.
"Kami sangat menghargai langkah Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah menindaklanjuti PP 64 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah," katanya.
Menurut Royzani, bila pada pembukaan pameran tersebut, pihaknya memberikan penghargaan kepada Pemkab Banjar atas upaya dan perhatian untuk mendorong terlaksana PP tersebut.
Royzani mengungkapkan, pertumbuhan sektor perumahan secara otomatis juga akan mendorong pertumbuhan sektor usaha lainnya.
Menurut dia, terdapat 174 industri ikutan yang bergerak mengikuti perkembangkan perumahan tersebut, seperti penjualam baja ringan, kayu, semen dan atap dan lainnya.
Kondisi tersebut, juga akan mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi Kalsel menjadi lebih cepat, antara lain dengan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris berjanji mendorong percepatan pengembangan perumahan rakyat dengan menindaklanjuti PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Menurut Sekda, usai pembukaan pameran perumahan terbesar di Kalsel yang diselenggarakan REI Kalsel di Duta Mall Banjarmasin, pihaknya segera meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemprov Kalsel untuk menindaklanjuti pelaksanaan PP tersebut.
Pernyataan Sekdapriv tersebut menanggapi keluhan pengusaha perumahan yang disampaikan Ketua REI Kalsel Royzani Syahril menyatakan hingga saat ini, baru Kabupaten Banjar yang menindaklanjuti keluar PP tersebut dengan perda.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017