Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menekankan sinergi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan stakeholder.
"Sinergi itu penting dalam memperkuat pengawasan anggaran serta mendorong percepatan pembangunan di Banua," ujar Supian HK ketika dikonfirmasi, Selasa.
Ketua DPRD Kalsel menyatakan pentingnya sinergitas antara BPB dan seluruh pemangku kepentingan itu saat menghadiri Seminar Nasional Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel apresiasi tema ulang tahun Kota Banjarbaru
Menurut dia, forum seminar tersebut nmenjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi antara BPK, eksekutif, legislatif, akademisi, hingga mahasiswa terkait tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Jika hasil audit BPK dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, maka rekomendasi yang diberikan bisa segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak akan mengalami hambatan berarti,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dsn Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Melalui pengawasan yang sinergis, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisir, sehingga program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," demikian Supian HK.
Seminar nasional itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, akademisi Prof Dr HA Hafiz Anshari AZ, MA serta Direktur Utama PT Bank Kalsel, H Fachrudin.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman, yang menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi (Pemprov) terhadap penguatan sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, sejumlah anggota DPRD Kalsel turut hadir, di antaranya H. Suripno Sumas, Habib Musa Assegaf, dan Athaillah Hasbi.
Peserta seminar juga diikuti sejumlah kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, yang mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Baca juga: Legislatif sampaikan rekomendasi LKPJ Bupati Tanah Bumbu
Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Seminar nasional tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BPK RI bersama Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PW IKA PMII) Kalsel.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2026