Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Sejumlah tenaga pendamping desa dan kecamatan yang mendukung program Gerakan Pembangunan
Menuju Masyarakat Sejahtera di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengeluhkan keterlambatan honor hingga tiga bulan.
Menurut tenaga pendamping Kecamatan Murung Pudak Ika Rahmawati di Tanjung, Jumat, hingga akhir September 2017 terhitung tiga bulan honornya belum direalisasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setempat.
"Biasanya honor cair tiap satu bulan atau dua bulan sekali namun sejak Juli hingga September 2017 gaji kami belum ada realisasi," jelas Ika.
Para tenaga pendamping sudah mempertanyakan keterlambatan pembayaran honor ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa namun hingga saat ini belum ada realisasi.
Hal senada juga disampaikan tenaga pendamping di Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya Dini mengatakan DPMPD menjanjikan awal Oktober 2017 akan dicairkan.
Kepala DPMPD Kabupaten Tabalong Arianto saat dikonfirmasi belum tahu kalau honor tenaga pendamping dana desa ini belum dibayarkan dan akan menindaklanjuti permasalahan ini.
"Saya malah baru tahu kalau honor tenaga pendamping belum dibayarkan nanti akan kita konfirmasi ke bidang terkait," jelas Arianto.
Terpisah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tarmiji mengakui soal keterlambatan honor tenaga pendamping hingga hampir tiga bulan dan hal ini disebabkan pihak bendahara terlambat mengusulkan ke bagian keuangan.
"Rencananya awal Oktober nanti akan kita cairkan dan keterlambatan ini karena proses administrasi yang memang lambat," jelas Tarmiji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Menuju Masyarakat Sejahtera di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengeluhkan keterlambatan honor hingga tiga bulan.
Menurut tenaga pendamping Kecamatan Murung Pudak Ika Rahmawati di Tanjung, Jumat, hingga akhir September 2017 terhitung tiga bulan honornya belum direalisasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setempat.
"Biasanya honor cair tiap satu bulan atau dua bulan sekali namun sejak Juli hingga September 2017 gaji kami belum ada realisasi," jelas Ika.
Para tenaga pendamping sudah mempertanyakan keterlambatan pembayaran honor ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa namun hingga saat ini belum ada realisasi.
Hal senada juga disampaikan tenaga pendamping di Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya Dini mengatakan DPMPD menjanjikan awal Oktober 2017 akan dicairkan.
Kepala DPMPD Kabupaten Tabalong Arianto saat dikonfirmasi belum tahu kalau honor tenaga pendamping dana desa ini belum dibayarkan dan akan menindaklanjuti permasalahan ini.
"Saya malah baru tahu kalau honor tenaga pendamping belum dibayarkan nanti akan kita konfirmasi ke bidang terkait," jelas Arianto.
Terpisah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tarmiji mengakui soal keterlambatan honor tenaga pendamping hingga hampir tiga bulan dan hal ini disebabkan pihak bendahara terlambat mengusulkan ke bagian keuangan.
"Rencananya awal Oktober nanti akan kita cairkan dan keterlambatan ini karena proses administrasi yang memang lambat," jelas Tarmiji.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017