Pemkab Kotabaru Canangkan 20 Kampung KB

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru Rurien Sri Hardjanti di Kotabaru Selasa, mengatakan pencanangan Kampung KB diawali di Desa Semisir Kecamatan Pulaulaut Tengah.

"Pencanangan pertama dilakukan di Desa Semisir karena angka ibu hamil dan angka kelahirannya relatif tinggi," ujarnya.

Di samping itu, tingkat pengetahuan masyarakat untuk mengikuti program KB masih minim. Ini terindikasi dari rendahnya jumlah pasangan usia subur yang menggunakan metode KB jangka panjang (MKJP) dan pria ber-KB.

Dari sisi Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) juga harus jadi perhatian kawan-kawan di lapangan untuk menuntaskannya, kata Rurien.

Pencanangan Kampung KB selanjutnya akan dilakukan di desa-desa lain, yakni Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulaulaut Timur pada akhir September.

Pada Oktober giliran Desa Rampa, Kecamatan Pulaulaut Utara, Desa Siayuh, Kecamatan Kelumpang Barat, Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, dan Desa Benua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu.

Berikutnya, Desa Senakin, Kecamatan Kelumpang Tengah, Desa Sebanti, Kecamatan Pulaulaut Barat, Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Kelumpang Utara, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar, Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulaulaut Kepulauan, dan Desa Tengah, Kecamatan Pulau Sembilan.

Sisanya dituntaskan pada November, yakni Desa Pembelacanan, Kecamatan Kelumpang Selatan, Desa Mayangsari, Kecamatan Pamukan Barat, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, dan Desa Gunung Calang, Kecamatan Pamukan Selatan.

Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Desa Banjarsari, Kecamatan Sampanahan, Desa Teluk Sirih, Kecamatan Pulaulaut Selatan, dan Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku.

Diakui Rurien, pencanangan Kampung KB di Kabupaten Kotabaru terlambat karena beberapa kendala. Terutama kondisi topografis terdiri dari lautan, daratan, gunung, dan posisi yang jauh, serta sarana terbatas membuat biaya tinggi.

Saat verifikasi lapangan itu yang membuat kita terlambat. Belum lagi tidak semua daerah bisa mengakses internet, terangnya.

Ia menambahkan, dari sisi jumlah penyuluh juga masih kurang. Tenaga yang tesedia untuk penyuluh PNS 32 orang dan non-PNS 21 orang. Tahun depan akan berkurang tiga orang lantaran pensiun.

Idealnya satu orang penyuluh membawahi dua desa. Jadi kita kekurangan tenaga sektiar 48 sampai 50 orang, ungkap Rurien.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan Kampung KB merupakan salah satu implementasi nawacita atau sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintah.

Yakni, nawacita ketiga melaksanakan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, nawacita kelima meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan nawacita kedelapan melakukan revoluasi karakter bangsa.

Itulah maka Presiden Joko Widodo memprogramkan Kampung KB agar pembangunan manusia betul-betul dimulai dari desa, terutama kampung terpencil dan daerah pesisir, katanya.