Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, menunggu petunjuk teknis dari Gubernur Kalsel sehubungan dengan pemberlakuan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan, dan anggota DPRD sebagai implementasi PP No.18/2017.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF, Sabtu, mengatakan hal itu dilakukan agar nantinya tidak terjadi permasalahan hukum dengan pemberlakuan peraturan tersebut.
"Karena hal ini menyangkut keuangan yang sangat sensitif, jika salah dalam penerapannya maka resikonya berhadapan dengan hukum," kata Mukhni.
Walaupun lanjut dia, secara formal permasalahan ini sudah dilandasi dengan peraturan daerah dan peraturan pemerintah sebagai payung hukum, namun secara teknis tetap harus menunggu petunjuk dari pihak yang berwenang dalam kebijakan ini.
Sebelumnya seperti diberitakan, Wakil Ketua DPRD M Arif menyampaikan pendapatnya terkai implementasi PP No.18/2017.
"Prinsipnya undang-undang atau peraturan harus sudah diberlakukan semenjak diundangkan," tegas Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif usai mendampingi Komisi II dalam kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya.
Dikatakannya, demikian halnya dengan kebijakan yang dilakukan Pemko Surabaya yang telah melaksanakan peraturan tersebut begitu Peraturan daerah disahkan sebagai implementasi dari PP No.18 tersebut tanpa harus menunggu terbitnya Peraturan walikota (Perwali).
Diakui Arif, dalam rapat yang pernah digelar, ada dua pendapat berbeda yang salah satunya harus menunggu terbitnya Perbup sehubungan dengan disahkannya Perda tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Namun menurutnya, yang lebih tepat adalah peraturan tersebut sudah harus diberlakukan setelah diundangkan tanpa harus menunggu terbitnya Perbup, kecuali jika memang ada aturan lain yang tertuang dalam perda tersebut.
Artinya, sejak perda disahkan per 2 Agustus 2017, maka hak-hak keuangan pimpinan dan anggota dewan sudah harus diberlakukan, walaupun ternyata anggaran belum ada dan menunggu anggaran perubahan.
"Hal itu hanya masalah teknis, bisa saja sudah diberlakukan tapi nanti teknisnya bisa dirapel ketika anggaran sudah ada," jelas Arif.
Bersamaan itu sekaligus menunggu terbitnya Perbup yang mengatur mengenai teknis penerapannya. Sehingga Perbup juga tetap diperlukan sebagai acuan petunjuk pelaksanaan, tapi pemberlakuan tetap dihitung sejak aturan itu diundangkan.
Diketahui, Legislatif bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengesahkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dalam forum sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah dan dihadiri segenap anggota serta Wakil Bupati Burhanudin dan jajarannya, Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotabaru, Sukardi menjabarkan laporan akhir atas pembahasan Raperda tersebut.
"Raperda tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kotabaru adalah Raperda diluar program pembentukan peraturan daerah dan sifatnya sangat mendesak dan sesegera mungkin untuk diparipurnakan menjadi peraturan daerah," jelas Sukardi.
Menurutnya, sesuai amanat dari peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017, kemudian untuk mengimplementasikannya maka pemerintah daerah melalui program pembentukan paeraturan daerah segera membentuk dan menetapkan peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF, Sabtu, mengatakan hal itu dilakukan agar nantinya tidak terjadi permasalahan hukum dengan pemberlakuan peraturan tersebut.
"Karena hal ini menyangkut keuangan yang sangat sensitif, jika salah dalam penerapannya maka resikonya berhadapan dengan hukum," kata Mukhni.
Walaupun lanjut dia, secara formal permasalahan ini sudah dilandasi dengan peraturan daerah dan peraturan pemerintah sebagai payung hukum, namun secara teknis tetap harus menunggu petunjuk dari pihak yang berwenang dalam kebijakan ini.
Sebelumnya seperti diberitakan, Wakil Ketua DPRD M Arif menyampaikan pendapatnya terkai implementasi PP No.18/2017.
"Prinsipnya undang-undang atau peraturan harus sudah diberlakukan semenjak diundangkan," tegas Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif usai mendampingi Komisi II dalam kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya.
Dikatakannya, demikian halnya dengan kebijakan yang dilakukan Pemko Surabaya yang telah melaksanakan peraturan tersebut begitu Peraturan daerah disahkan sebagai implementasi dari PP No.18 tersebut tanpa harus menunggu terbitnya Peraturan walikota (Perwali).
Diakui Arif, dalam rapat yang pernah digelar, ada dua pendapat berbeda yang salah satunya harus menunggu terbitnya Perbup sehubungan dengan disahkannya Perda tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Namun menurutnya, yang lebih tepat adalah peraturan tersebut sudah harus diberlakukan setelah diundangkan tanpa harus menunggu terbitnya Perbup, kecuali jika memang ada aturan lain yang tertuang dalam perda tersebut.
Artinya, sejak perda disahkan per 2 Agustus 2017, maka hak-hak keuangan pimpinan dan anggota dewan sudah harus diberlakukan, walaupun ternyata anggaran belum ada dan menunggu anggaran perubahan.
"Hal itu hanya masalah teknis, bisa saja sudah diberlakukan tapi nanti teknisnya bisa dirapel ketika anggaran sudah ada," jelas Arif.
Bersamaan itu sekaligus menunggu terbitnya Perbup yang mengatur mengenai teknis penerapannya. Sehingga Perbup juga tetap diperlukan sebagai acuan petunjuk pelaksanaan, tapi pemberlakuan tetap dihitung sejak aturan itu diundangkan.
Diketahui, Legislatif bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengesahkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dalam forum sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah dan dihadiri segenap anggota serta Wakil Bupati Burhanudin dan jajarannya, Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotabaru, Sukardi menjabarkan laporan akhir atas pembahasan Raperda tersebut.
"Raperda tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kotabaru adalah Raperda diluar program pembentukan peraturan daerah dan sifatnya sangat mendesak dan sesegera mungkin untuk diparipurnakan menjadi peraturan daerah," jelas Sukardi.
Menurutnya, sesuai amanat dari peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017, kemudian untuk mengimplementasikannya maka pemerintah daerah melalui program pembentukan paeraturan daerah segera membentuk dan menetapkan peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017