Marabahan, (Antaranews Kalsel)- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan menggelar Pemeriksaan dan Asistensi Dokumen Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD, Kamis (24/8).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se-Kalsel, 9 Agustus 2017 lalu.
"Kegiatan ini sebagai tahap awal menindaklanjuti dari pemeriksaan dokumen SAKIP SKPD dari Inspektorat dan Biro Organisasi Provinsi Kalsel nantinya," kata Kabag Organisasi Setdakab Batola Ibadurrahman.
Pemeriksaan dan Asistensi Dokumen SAKIP di Batola yang diikuti para pejabat eselon III, IV, dan para pengelola akuntabilitas kinerja SKPD itu menghadirkan narasumber Kabag Tatalaksana Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Tuty Naya dan dibuka secara resmi oleh Sekdakab Batola H Supriyono.
Supriyono saat membuka kegiatan mengatakan, asistensi ini sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat maupun pegawai tentang pelaporan kinerja, indikator kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja.
"Dengan pengetahuan yang baik akan berdampak positif pada kemampuan personal maupun institusi dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu instrument dalam SAKIP," terangnya.
Diakuinya, LAKIP Batola selama ini berdasarkan hasil evaluasi dinilai masih lemah. Kekurangan itulah yang kini diupayakan untuk dibenahi agr terwujud kinerja pemerintahan yang baik.
Ia mengatakan, kelemahan mendasar dalam pembuatan LAKIP diantaranya ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, indikator kinerja tidak disusun dengan pernyataan yang tepat, ketidakselarasan antar perencanaan dengan penganggaran, penetapan kinerja sebagai kontrak kinerja masih mengarah hasil program dan kegiatan, belum mengarah pada sasaran dan hasil, serta data tidak terdokumentasikan dengan baik.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pengelolaan kinerja yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja serta pelaporannya.
Karena itu, mantan Kepala Bappeda Batola itu memandang, kegiatan ini sangat penting dan berharap seluruh peserta untuk memperhatikan segala materi yang disampaikan narasumber agar memberikan pemahaman yang baik dan pada gilirannya dapat menerapkan pengetahuan di SKPD masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kegiatan yang berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se-Kalsel, 9 Agustus 2017 lalu.
"Kegiatan ini sebagai tahap awal menindaklanjuti dari pemeriksaan dokumen SAKIP SKPD dari Inspektorat dan Biro Organisasi Provinsi Kalsel nantinya," kata Kabag Organisasi Setdakab Batola Ibadurrahman.
Pemeriksaan dan Asistensi Dokumen SAKIP di Batola yang diikuti para pejabat eselon III, IV, dan para pengelola akuntabilitas kinerja SKPD itu menghadirkan narasumber Kabag Tatalaksana Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Tuty Naya dan dibuka secara resmi oleh Sekdakab Batola H Supriyono.
Supriyono saat membuka kegiatan mengatakan, asistensi ini sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat maupun pegawai tentang pelaporan kinerja, indikator kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja.
"Dengan pengetahuan yang baik akan berdampak positif pada kemampuan personal maupun institusi dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu instrument dalam SAKIP," terangnya.
Diakuinya, LAKIP Batola selama ini berdasarkan hasil evaluasi dinilai masih lemah. Kekurangan itulah yang kini diupayakan untuk dibenahi agr terwujud kinerja pemerintahan yang baik.
Ia mengatakan, kelemahan mendasar dalam pembuatan LAKIP diantaranya ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, indikator kinerja tidak disusun dengan pernyataan yang tepat, ketidakselarasan antar perencanaan dengan penganggaran, penetapan kinerja sebagai kontrak kinerja masih mengarah hasil program dan kegiatan, belum mengarah pada sasaran dan hasil, serta data tidak terdokumentasikan dengan baik.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pengelolaan kinerja yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, dan evaluasi kinerja serta pelaporannya.
Karena itu, mantan Kepala Bappeda Batola itu memandang, kegiatan ini sangat penting dan berharap seluruh peserta untuk memperhatikan segala materi yang disampaikan narasumber agar memberikan pemahaman yang baik dan pada gilirannya dapat menerapkan pengetahuan di SKPD masing-masing.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017