Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan H Syahbana mengingatkan, seluruh SKPD agar membuat draft Rencana Kerja Anggaran (RKA).
"Kami berharap seluruh SKPD bisa membuat draf RKA dan memasukannya ke dalam Simda Keuangan BPKAD," katanya saat membina Upacara Gabungan di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (21/8).
Bana mengatakan, dibuatnya draft RKA bermanfaat menunjang kelancaran proses selanjutnya.
"Sambil menunggu kabar terkait APBN tidak salahnya kita mempersiapkan draft RKA," katanya.
Ia menyarankan, dalam pembahasannya APBD 2018 nanti SKPD dan jajaran hendaknya memberikan penjelasan-penjelasan dan argumen atas program, kegiatan, output, serta outcome dari usulan yang disampaikan.
"Sepanjang alasan yang disampaikan tersebut bisa diterima dan mempunyai dinilai manfaat bagi masyarakat insya Allah akan didukung bupati maupun sekda," katanya.
Menyangkut usulan pengadaan belanja modal atau aset-aset daerah, Kepala BPKAD Batola itu menerangkan, harus sesuai rekonsiliasi yang disepakati dari kebutuhan setiap SKPD.
Untuk tahun 2018, tambahnya, pengadaan barang ada aturan main yang mengacu hasil investigasi kebutuhan barang setiap SKPD.
"Selama kebutuhan sesuai RKB Insya Allah akan dipenuhi. Sebaliknya jika aset-aset itu masih tercantum dalam inventarisasi barang maka otomatis permohonan tidak akan dipenuhi," ucapnya.
Karena itu, Bana menyarankan, kalau ada aset-aset daerah yang secara ekonomis atau manfaat tidak bisa lagi dipergunakan hendaknya segera dihapuskan agar usulan untuk menambah aset kembali bisa dilakukan.
"Selama secara administratif tidak dilakukan penghapusan berarti barang tersebut dianggap cukup sehingga usulan untuk penambahan bisa ditolak. Karenaya segera dilakukan penghapusan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kami berharap seluruh SKPD bisa membuat draf RKA dan memasukannya ke dalam Simda Keuangan BPKAD," katanya saat membina Upacara Gabungan di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (21/8).
Bana mengatakan, dibuatnya draft RKA bermanfaat menunjang kelancaran proses selanjutnya.
"Sambil menunggu kabar terkait APBN tidak salahnya kita mempersiapkan draft RKA," katanya.
Ia menyarankan, dalam pembahasannya APBD 2018 nanti SKPD dan jajaran hendaknya memberikan penjelasan-penjelasan dan argumen atas program, kegiatan, output, serta outcome dari usulan yang disampaikan.
"Sepanjang alasan yang disampaikan tersebut bisa diterima dan mempunyai dinilai manfaat bagi masyarakat insya Allah akan didukung bupati maupun sekda," katanya.
Menyangkut usulan pengadaan belanja modal atau aset-aset daerah, Kepala BPKAD Batola itu menerangkan, harus sesuai rekonsiliasi yang disepakati dari kebutuhan setiap SKPD.
Untuk tahun 2018, tambahnya, pengadaan barang ada aturan main yang mengacu hasil investigasi kebutuhan barang setiap SKPD.
"Selama kebutuhan sesuai RKB Insya Allah akan dipenuhi. Sebaliknya jika aset-aset itu masih tercantum dalam inventarisasi barang maka otomatis permohonan tidak akan dipenuhi," ucapnya.
Karena itu, Bana menyarankan, kalau ada aset-aset daerah yang secara ekonomis atau manfaat tidak bisa lagi dipergunakan hendaknya segera dihapuskan agar usulan untuk menambah aset kembali bisa dilakukan.
"Selama secara administratif tidak dilakukan penghapusan berarti barang tersebut dianggap cukup sehingga usulan untuk penambahan bisa ditolak. Karenaya segera dilakukan penghapusan," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017