Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, H Sayed Jafar mengancam akan mencopot kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berkinerja rendah atau tidak mencapai target.
"Kalau nanti tidak mencapai 90 persen, sesuai pakta integritas, mohon maaf saudara duduk manis dulu biar yang lain yang akan melanjutkan," katanya di Kotabaru, Jumat.
Ancaman bupati tersebut disampaikan menyusul hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2017 yang realisasinya masih rendah.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru menyebut realisasi anggaran yang belanja langsung per 31 Juli baru sebesar Rp233.132 miliar atau sekitar 22,88 persen dengan kinerja sekitar 36,20 persen.
Menyikapi hal ini, seluruh SOPD diberi tenggat waktu hingga pertengahan Agustus untuk melelangkan seluruh proyek yang telah diprogramkan.
"Ini masih ada waktu empat bulan, pekerjaan harus cepat dituntaskan supaya anggaran terserap dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.
Ada sejumlah SOPD yang tercatat realisasi kinerja terendah, yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dari Rp232,936 miliar baru terserap sebesar Rp6,442 miliar atau sekitar 2,77 persen dengan kinerja sekitar 3,39 persen.
Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kotabaru Suprapti Tri Astuti mengatakan lelang berbagai kegiatan yang ditangani instansi tersebut sebenarnya sudah diproses sejak Mei.
"Tapi ada beberapa kendala, sehingga lelang harus diulang lagi," jelasnya.
Di sisi lain, Asisten II Sekretariat Daerah Kotabaru Jhoni Anwar mengungkapkan pada 2017 ada 241 paket proyek yang akan dilaksanakan seluruh SOPD.
"Awalnya ada 259 paket, tapi ada pengurangan atau batal sebanyak 18 paket. Sisa paket lelang untuk tahun anggaran 2017 sebanyak 241 paket," bebernya.
Sampai Agustus, yang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelangkan baru 149 paket. Dari jumlah itu, ada 121 paket proyek yang sudah dilelang.
"Masih ada sisa 92 paket yang masih di SOPD, belum dimasukan ke ULP," sambungnya.
Ia mengatakan sesuai hasil kesepakatan pada rapat di ruangan bupati beberapa waktu lalu, pada pertengahan Agustus semua paket lelang harus sudah disampaikan ke ULP. Kala itu ada tujuh SOPD yang masih belum menyampaikan paket lelang ke ULP.
"Kami belum tahu sekarang perkembangannya dari tujuh SOPD itu apakah sudah selesai menyampaikan. Tapi melihat laporan Bappeda yang sudah masuk triwulan ini sangat kecil," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kalau nanti tidak mencapai 90 persen, sesuai pakta integritas, mohon maaf saudara duduk manis dulu biar yang lain yang akan melanjutkan," katanya di Kotabaru, Jumat.
Ancaman bupati tersebut disampaikan menyusul hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2017 yang realisasinya masih rendah.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru menyebut realisasi anggaran yang belanja langsung per 31 Juli baru sebesar Rp233.132 miliar atau sekitar 22,88 persen dengan kinerja sekitar 36,20 persen.
Menyikapi hal ini, seluruh SOPD diberi tenggat waktu hingga pertengahan Agustus untuk melelangkan seluruh proyek yang telah diprogramkan.
"Ini masih ada waktu empat bulan, pekerjaan harus cepat dituntaskan supaya anggaran terserap dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.
Ada sejumlah SOPD yang tercatat realisasi kinerja terendah, yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dari Rp232,936 miliar baru terserap sebesar Rp6,442 miliar atau sekitar 2,77 persen dengan kinerja sekitar 3,39 persen.
Plt Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kotabaru Suprapti Tri Astuti mengatakan lelang berbagai kegiatan yang ditangani instansi tersebut sebenarnya sudah diproses sejak Mei.
"Tapi ada beberapa kendala, sehingga lelang harus diulang lagi," jelasnya.
Di sisi lain, Asisten II Sekretariat Daerah Kotabaru Jhoni Anwar mengungkapkan pada 2017 ada 241 paket proyek yang akan dilaksanakan seluruh SOPD.
"Awalnya ada 259 paket, tapi ada pengurangan atau batal sebanyak 18 paket. Sisa paket lelang untuk tahun anggaran 2017 sebanyak 241 paket," bebernya.
Sampai Agustus, yang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelangkan baru 149 paket. Dari jumlah itu, ada 121 paket proyek yang sudah dilelang.
"Masih ada sisa 92 paket yang masih di SOPD, belum dimasukan ke ULP," sambungnya.
Ia mengatakan sesuai hasil kesepakatan pada rapat di ruangan bupati beberapa waktu lalu, pada pertengahan Agustus semua paket lelang harus sudah disampaikan ke ULP. Kala itu ada tujuh SOPD yang masih belum menyampaikan paket lelang ke ULP.
"Kami belum tahu sekarang perkembangannya dari tujuh SOPD itu apakah sudah selesai menyampaikan. Tapi melihat laporan Bappeda yang sudah masuk triwulan ini sangat kecil," tandasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017