Kandangan (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, meminta agar pejabat di daerah ini peduli terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik (PB Kesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Efran, di Kandangan, Rabu, mengatakan, permintaan tersebut sebagaimana tertuang pada Surat Bupati tertanggal 1 Agustus 2017 tentang perlunya peran semua komponen dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pada surat tersebut, Bupati meminta agar seluruh pihak terlibat dalam Gerakan Pejabat Peduli Api (GPPA) HSS dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Tanggung jawab penanggulangan karhutla yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk Pejabat di lingkungan Pemkab HSS, DPRD, RSUD H Hassan Basry Kandangan, dan para camat se Kabupaten HSS,"katanya.
Menurut dia, surat Bupati HSS terkait GPPA HSS sehubungan dengan Keputusan Bupati HSS Nomor 188.45/278/KUM tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan Status Siaga Darurat Penangangan Kebakaran karhutla.
Disamping itu, dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab HSS pada tanggal 12 Juli 2017 bertempat di Aula Badan PB dan Kesbangpol HSS, membahas pentingnya partisipasi semua pihak dalam deteksi dini dan pencegahan Karhutla.
Dijelaskan dia, saat ini pihaknya, telah meningkatkan kerjasama dan saling berkoordinasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, untuk pengendalian karhutla termasuk tindakan preventif melalui himbauan.
"Penegakan hukum, pencabutan izin usaha kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, dan menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan membakar sesuai peraturan perundang-undangan,"katanya.
Bupati mengatakan, pemkab beserta jajaran SKPD berperan aktif untuk kegiatan GPPA HSS.
"Siapkan dan tempatkan satu uni Hand Sprayer (SOLO) di masing-masing mobil dinas yang dapat digunakan untuk memadamkan apabila diperlukan,"katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik (PB Kesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Efran, di Kandangan, Rabu, mengatakan, permintaan tersebut sebagaimana tertuang pada Surat Bupati tertanggal 1 Agustus 2017 tentang perlunya peran semua komponen dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pada surat tersebut, Bupati meminta agar seluruh pihak terlibat dalam Gerakan Pejabat Peduli Api (GPPA) HSS dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Tanggung jawab penanggulangan karhutla yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk Pejabat di lingkungan Pemkab HSS, DPRD, RSUD H Hassan Basry Kandangan, dan para camat se Kabupaten HSS,"katanya.
Menurut dia, surat Bupati HSS terkait GPPA HSS sehubungan dengan Keputusan Bupati HSS Nomor 188.45/278/KUM tanggal 22 Juni 2017 tentang penetapan Status Siaga Darurat Penangangan Kebakaran karhutla.
Disamping itu, dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab HSS pada tanggal 12 Juli 2017 bertempat di Aula Badan PB dan Kesbangpol HSS, membahas pentingnya partisipasi semua pihak dalam deteksi dini dan pencegahan Karhutla.
Dijelaskan dia, saat ini pihaknya, telah meningkatkan kerjasama dan saling berkoordinasi serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, untuk pengendalian karhutla termasuk tindakan preventif melalui himbauan.
"Penegakan hukum, pencabutan izin usaha kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, dan menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan membakar sesuai peraturan perundang-undangan,"katanya.
Bupati mengatakan, pemkab beserta jajaran SKPD berperan aktif untuk kegiatan GPPA HSS.
"Siapkan dan tempatkan satu uni Hand Sprayer (SOLO) di masing-masing mobil dinas yang dapat digunakan untuk memadamkan apabila diperlukan,"katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017