Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di provinsi tersebut berpendapat, pemerintah daerah (pemda) setempat harus memacu pembangunan ketenagalistrikan.
"Untuk memacu pembangunan ketenagalistrikan tersebut bisa bekerajasama dengan pihak ketiga atau mengundang swasta dan oleh pemda sendiri," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan (Kalsel), Drs H Fikri, Minggu.
"Tidak seperti selama ini, terkesan kita masih ketergantungan dengan pemerintah pusat atau Perusahaan Listrik Negara (PLN)," tuturnya sesudah studi komparasi ke Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta pekan terakhir Juli 2017 menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.
Mengenai hasil studi komparasi pengelolaan ketenagalistrikan DKI Jakarta, Fikri yang juga anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel menyatakan, mereka jauh lebih maju dari provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kemajuan ketenagalistrikan DKI Jakarta sejak ratusan tahun lalu, dan ketika Gubernurnya Ali Sadlkin, mereka lebih mengintensifkan pembangunan ketenagalistrikan dengan memanfaat sumber daya alam (SDA) yang ada pada provinsi tersebut," katanya.
"Pembangunan ketenagalistrikan yang semakin intensif pada pemerintah Gubernur Ali Sadiki, karena mereka merasa turut bertanggung jawab sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia," lanjut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi tersebut.
Oleh sebab itu, mereka (DKI Jakarta) relatif tidak bermasalah mengenai ketenagalistrikan atau penerangan listri, selain dari PLN, juga partisipasi swasta/pihak ketiga dalam penyedia daya ketenagalistrikan serta swadaya seperti penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Oleh karena itu pula, wajar kalau DKI Jakarta tidak terjadi atau "zero" (nol) dalam hal pemadaman listrik secara bergilir, lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel tersebut.
"Kasel memiliki SDA yang cukup potensial untuk pembangkitan tenaga listrik. Tinggal bagaimana cara memanfaatkan potensi tersebut secara lebih maksimal guna kemaslahan `banua` (daerah) kita," demikian Fikri.
Kunjungan kerja (kunker) Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel bersama pejabat instansi terkait setempat untuk studi komparasi ke DKI Jakarta itu, 27 - 29 Juli 2017.
Sebelumnya dalam kunker, 23 - 25 Juli lalu ke luar daerah Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan tersebut bersama pejabat instansi terkait setempat berkonsultasi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang diterima Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Untuk memacu pembangunan ketenagalistrikan tersebut bisa bekerajasama dengan pihak ketiga atau mengundang swasta dan oleh pemda sendiri," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan (Kalsel), Drs H Fikri, Minggu.
"Tidak seperti selama ini, terkesan kita masih ketergantungan dengan pemerintah pusat atau Perusahaan Listrik Negara (PLN)," tuturnya sesudah studi komparasi ke Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta pekan terakhir Juli 2017 menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin.
Mengenai hasil studi komparasi pengelolaan ketenagalistrikan DKI Jakarta, Fikri yang juga anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel menyatakan, mereka jauh lebih maju dari provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kemajuan ketenagalistrikan DKI Jakarta sejak ratusan tahun lalu, dan ketika Gubernurnya Ali Sadlkin, mereka lebih mengintensifkan pembangunan ketenagalistrikan dengan memanfaat sumber daya alam (SDA) yang ada pada provinsi tersebut," katanya.
"Pembangunan ketenagalistrikan yang semakin intensif pada pemerintah Gubernur Ali Sadiki, karena mereka merasa turut bertanggung jawab sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia," lanjut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi tersebut.
Oleh sebab itu, mereka (DKI Jakarta) relatif tidak bermasalah mengenai ketenagalistrikan atau penerangan listri, selain dari PLN, juga partisipasi swasta/pihak ketiga dalam penyedia daya ketenagalistrikan serta swadaya seperti penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Oleh karena itu pula, wajar kalau DKI Jakarta tidak terjadi atau "zero" (nol) dalam hal pemadaman listrik secara bergilir, lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel tersebut.
"Kasel memiliki SDA yang cukup potensial untuk pembangkitan tenaga listrik. Tinggal bagaimana cara memanfaatkan potensi tersebut secara lebih maksimal guna kemaslahan `banua` (daerah) kita," demikian Fikri.
Kunjungan kerja (kunker) Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel bersama pejabat instansi terkait setempat untuk studi komparasi ke DKI Jakarta itu, 27 - 29 Juli 2017.
Sebelumnya dalam kunker, 23 - 25 Juli lalu ke luar daerah Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan tersebut bersama pejabat instansi terkait setempat berkonsultasi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang diterima Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017