Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrstruktur DPRD Kalimantan Selatan Gusti Perdana Kesuma meminta pemerintah pusat menambah jatah bahan bakar minyak bersubsidi tahun 2010 untuk provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Permintaan ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi serta perhubungan itu sehubungan dengan menipisnya jatah Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk jenis premium dan solar, demikian dilaporkan, Minggu.
"Kita berharap pemerintah pusat atau Pertamina tetap menjaga kelangsungan kebutuhan BBM Kalsel guna menghindari gejolak masyarakat sebagai dampak tersendatnya pasokan karena sudah dianggap habis jatah," ujarnya.
Penambahan jatah 2010 jangan sampai mengurangi jatah tahun 2011 karena kalau terjadi pengurangan berarti sama saja dengan tidak menyelesaikan masalah, lanjutnya.
Pemerintah pusat tidak menghitung pas-pasan terhadap kebutuhan BBM 2011 untuk provinsi tertua di Pulau Kalimantan yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa.
"Saya kira permintaan itu tidak terlalu berlebihan apalagi kalau dikaitkan dengan produksi batu bara Kalsel merupakan yang terbanyak kedua di Indonesia yang berarti punya andil dalam penerimaan devisa negara karena sebagian besar diekspor," katanya.
Selain itu, Kalsel yang luas wilayahnya sekitar 37.000 km2 juga salah satu provinsi di Indonesia penghasil minyak sejak lama sebelum adanya Pertamina.
Guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan peruntukan BBM tersebut, politisi muda Partai Golkar itu meminta aparat terkait lebih proaktif melakukan pengawasan dan menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran.
"Selaku penanggung jawab pengaturan BBM Pertamina hendaknya menjali kerja sama dengan pihak terkait dalam memberi sanksi tegas terhadap jajarannya dan mitra kerja yang nakal," katanya.
Begitu pula masyarakat pemakai BBM hendaknya jangan berlebihan membeli dengan memberi kesempatan kepada yang lain dan tidak menimbulkan kepanikan pembeli, demikian Gusti Perdana.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2010
Permintaan ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi serta perhubungan itu sehubungan dengan menipisnya jatah Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk jenis premium dan solar, demikian dilaporkan, Minggu.
"Kita berharap pemerintah pusat atau Pertamina tetap menjaga kelangsungan kebutuhan BBM Kalsel guna menghindari gejolak masyarakat sebagai dampak tersendatnya pasokan karena sudah dianggap habis jatah," ujarnya.
Penambahan jatah 2010 jangan sampai mengurangi jatah tahun 2011 karena kalau terjadi pengurangan berarti sama saja dengan tidak menyelesaikan masalah, lanjutnya.
Pemerintah pusat tidak menghitung pas-pasan terhadap kebutuhan BBM 2011 untuk provinsi tertua di Pulau Kalimantan yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa.
"Saya kira permintaan itu tidak terlalu berlebihan apalagi kalau dikaitkan dengan produksi batu bara Kalsel merupakan yang terbanyak kedua di Indonesia yang berarti punya andil dalam penerimaan devisa negara karena sebagian besar diekspor," katanya.
Selain itu, Kalsel yang luas wilayahnya sekitar 37.000 km2 juga salah satu provinsi di Indonesia penghasil minyak sejak lama sebelum adanya Pertamina.
Guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan peruntukan BBM tersebut, politisi muda Partai Golkar itu meminta aparat terkait lebih proaktif melakukan pengawasan dan menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran.
"Selaku penanggung jawab pengaturan BBM Pertamina hendaknya menjali kerja sama dengan pihak terkait dalam memberi sanksi tegas terhadap jajarannya dan mitra kerja yang nakal," katanya.
Begitu pula masyarakat pemakai BBM hendaknya jangan berlebihan membeli dengan memberi kesempatan kepada yang lain dan tidak menimbulkan kepanikan pembeli, demikian Gusti Perdana.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2010