Martapura, (Antaranews Kalsel) - Kepolisian Resor Banjar, Kalimantan Selatan, menyelidiki dugaan penyimpangan dana desa yang dilaporkan masyarakat karena fisiknya kurang sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Kepala Kepolisian Resor Banjar AKBP Takdir Mattanete di Martapura, Minggu, mengatakan, pihaknya menyelidiki dua dugaan penyimpangan dana desa di Kecamatan Sungai Pinang,
"Kami menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa yakni Desa Kahelaan dan Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sungai Pinang. Saat ini, laporannya diselidiki," ujarnya.
Menurut Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Sofyan, laporan dugaan penyimpangan dana bantuan pusat pada dua desa terkait pembangunan berupa pengaspalan jalan.
Disebutkan, ruas jalan desa yang dibangun menggunakan dana bantuan pemerintah pusat itu diduga kualitasnya tidak sesuai dengan alokasi dana yang mencapai ratusan juta rupiah.
"Seperti ruas jalan Desa Kahelaan yang dilaporkan masyarakat, kondisinya diduga tidak sesuai dengan anggaran dana desa yang mencapai Rp600 juta," ungkap kasat.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mengundang seluruh aparatur desa baik pembakal (kepala desa) maupun aparatur dibawahnya untuk menjelaskan laporan masyarakat tersebut.
Dijelaskan, keterangan dari seluruh pihak yang sudah dimintai kehadirannya ke Satreskrim Polres Banjar masih belum disimpulkan maupun ditingkatkan lebih lanjut ke tahap penyidikan.
"Saat ini, prosesnya masih tahap penyelidikan. Meski pun kami sudah mengundang dan memintai keterangan aparatur desa tetapi belum disimpulkan naik ke penyidikan atau belum," ujarnya.
Dikatakan, seluruh kasus menjadi perhatian untuk diselidiki termasuk dana desa yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan penyimpangan sehingga hasilnya tidak sesuai kenyataan di lapangan.
"Seluruh kasus menjadi perhatian kami termasuk laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa karena setiap laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur," kata kasat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Kepolisian Resor Banjar AKBP Takdir Mattanete di Martapura, Minggu, mengatakan, pihaknya menyelidiki dua dugaan penyimpangan dana desa di Kecamatan Sungai Pinang,
"Kami menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa yakni Desa Kahelaan dan Desa Hakim Makmur, Kecamatan Sungai Pinang. Saat ini, laporannya diselidiki," ujarnya.
Menurut Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Sofyan, laporan dugaan penyimpangan dana bantuan pusat pada dua desa terkait pembangunan berupa pengaspalan jalan.
Disebutkan, ruas jalan desa yang dibangun menggunakan dana bantuan pemerintah pusat itu diduga kualitasnya tidak sesuai dengan alokasi dana yang mencapai ratusan juta rupiah.
"Seperti ruas jalan Desa Kahelaan yang dilaporkan masyarakat, kondisinya diduga tidak sesuai dengan anggaran dana desa yang mencapai Rp600 juta," ungkap kasat.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mengundang seluruh aparatur desa baik pembakal (kepala desa) maupun aparatur dibawahnya untuk menjelaskan laporan masyarakat tersebut.
Dijelaskan, keterangan dari seluruh pihak yang sudah dimintai kehadirannya ke Satreskrim Polres Banjar masih belum disimpulkan maupun ditingkatkan lebih lanjut ke tahap penyidikan.
"Saat ini, prosesnya masih tahap penyelidikan. Meski pun kami sudah mengundang dan memintai keterangan aparatur desa tetapi belum disimpulkan naik ke penyidikan atau belum," ujarnya.
Dikatakan, seluruh kasus menjadi perhatian untuk diselidiki termasuk dana desa yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan penyimpangan sehingga hasilnya tidak sesuai kenyataan di lapangan.
"Seluruh kasus menjadi perhatian kami termasuk laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa karena setiap laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti sesuai prosedur," kata kasat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017