Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, H Said Akhmad mengakui ada keterlambatan lelang bagi sebagian proyek APBD 2017.

"Salah satu penyebab keterlambatan lelang itu, karena belum adanya pimpinan definitif di beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)," kata Said Akhmad, di Kotabaru, Selasa.

Mengejar ketertinggalan tersebut, Pemkab Kotabaru telah melelang tujuh jabatan tinggi pratama di Kotabaru yang hingga saat ini masih dipimpin oleh Pejabat pelaksana (Plt).

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, melelang tujuh jabatan tinggi pratama untuk memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

Jabatan Tinggi Pratama (JTP) untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Lingkungan Hidup, serta Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanahan, Perumahan dan Permukiman.

Kabid Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Kotabaru, Johanor, menjelaskan, hingga 12 Juni 2017 paket lelang yang tayang sebanyak 70 paket pekerjaan.

Sementara jumlah paket lelang untuk APBD Kotabaru 2017, lanjut dia, masih dalam rekapnya.

Pewarta: Imam Hanafi

Editor : Hasan Zainuddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017