Balangan, (Antaranews Kalsel) - Bupati Balangan H Ansharuddin mengatakan Pemerintah Kabupaten Balangan, kembali memperoleh opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel.
Menurut Bupati, hasil Opini WTP yang diperoleh Pemkab Balangan tersebut, mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Pemkab Balangan tidak ada pelanggaran.
"Saya cukup puas dengan opini WTP ke empat kalinya untuk Balangan, namun jangan berpuas diri, kita akan terus berbenah serta konsisten menjalankan amanah," katanya.
Penilaian WTP tersebut, diharapkan menjadi jawaban terhadap dugaan penyelewengan anggaran yang melibatkan enam instansi yang kini ditangani Kejati Kalsel.
Sebagaimana di ketehui, beberapa pejabat dari enam instansi di Balangan, kini sedang menjalani pemeriksaan Kejati Kalsel, terhadap dugaan dan laporan penyelewengan Anggaran APBD Tahun 2016 Kabupaten Balangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Didi Budi Satrio, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada semua kabupaten/kota se Kalsel untuk anggaran 2016, di aula kantor BPK Perwakilan Kalsel, di Banjarbaru, Senin (5/6) mengatakan, bahwa sistem kerja Auditor dengan Penyidik itu berbeda.
"Kami memberikan opini sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dengan pertimbangan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan," kata Didi.
Terkait pemeriksaan yang dilakukan kepada Pemkab Balangan oleh Kejati Kalsel, tentang adanya dugaan penyelewengan anggaran 2016, BPK mempunya standar material tersendiri untuk menentukan apakah dugaan penyelewenangan tersebut menjadi temuan atau tidak.
Namun kata dia, untuk memastikan ada kerugian negara semestinya Kejati Kalsel harus berkoordinasi dengan BPK. "Hingga saat ini Kejati Kalsel belum melakukan koordinasi," katanya.
Menurut Bupati, hasil Opini WTP yang diperoleh Pemkab Balangan tersebut, mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Pemkab Balangan tidak ada pelanggaran.
"Saya cukup puas dengan opini WTP ke empat kalinya untuk Balangan, namun jangan berpuas diri, kita akan terus berbenah serta konsisten menjalankan amanah," katanya.
Penilaian WTP tersebut, diharapkan menjadi jawaban terhadap dugaan penyelewengan anggaran yang melibatkan enam instansi yang kini ditangani Kejati Kalsel.
Sebagaimana di ketehui, beberapa pejabat dari enam instansi di Balangan, kini sedang menjalani pemeriksaan Kejati Kalsel, terhadap dugaan dan laporan penyelewengan Anggaran APBD Tahun 2016 Kabupaten Balangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Didi Budi Satrio, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada semua kabupaten/kota se Kalsel untuk anggaran 2016, di aula kantor BPK Perwakilan Kalsel, di Banjarbaru, Senin (5/6) mengatakan, bahwa sistem kerja Auditor dengan Penyidik itu berbeda.
"Kami memberikan opini sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dengan pertimbangan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan," kata Didi.
Terkait pemeriksaan yang dilakukan kepada Pemkab Balangan oleh Kejati Kalsel, tentang adanya dugaan penyelewengan anggaran 2016, BPK mempunya standar material tersendiri untuk menentukan apakah dugaan penyelewenangan tersebut menjadi temuan atau tidak.
Namun kata dia, untuk memastikan ada kerugian negara semestinya Kejati Kalsel harus berkoordinasi dengan BPK. "Hingga saat ini Kejati Kalsel belum melakukan koordinasi," katanya.
Editor : Roly Supriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017