Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) mendatangi kantor Kejati Kalsel, untuk meminta agar kasus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan korupsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kami minta tim penyidik Kejati segera minta BPKP melakukan audit investigasi fisik dalam perkara APBD Balangan tahun anggaran 2016-2017 untuk memastikan nilai kerugian keuangan negara," kata Perwakilan Massa KPAK Rizal di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Rizal, pengusutan kasus perkara APBD Balangan harus dilanjutkan sampai tuntas dengan penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
"Jangan sampai penyidik atau pimpinan Kejati Kalsel bermain mata dengan pejabat Pemkab Balangan dalam penanganan kasus yang sedang ditangani ini," ucapnya.
Ia menambahkan, jika penyidik Kejati tidak minta BPKP melakukan audit investigasi, maka diduga kuat ada "bermain mata" dengan pejabat Pemkab Balangan ataupun sudah terpengaruh dengan intervensi dari oknum Kejaksaan Agung.
"Kalau sampai ini terjadi kami minta sebaiknya perkara ini segera diserahkan saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga penyelidikannya benar-benar independen dan bebas dari intervensi penguasa," tutur Rizal.
Sementara dari pihak Kejati Kalsel yang diwakili M. Irwan ketika menemui massa pendemo menjelaskan, penyelidikan hingga kini terus berjalan dan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup maka prosesnya bisa ditingkatkan ke penyidikan.
"Penyelidikan tentunya butuh waktu dalam pengungkapannya dan terkait audit BPKP nanti dilihat dari hasil ekspos perkara di internal yang pastinya tidak bisa kami buka demi kepentingan penyelidikan," Tutur Irwan yang tergabung dalam Satgassus P3TPK.
Jalannya demo sendiri berlangsung aman dan sekitar satu jam massa berorasi setelah itu membubarkan diri dengan tertib.
Anggota gabungan Polresta Banjarmasin dan Polsekta Banjarmasin Tengah mengawal jalannya pengamanan unjuk rasa tersebut.
Pengamanan unjuk rasa itu dipimpin Kabag Ops Polresta Banjarmasin Kompol Eko Tjahyo dan didampingi Kasat Intelkam Kompol Zainuri serta Kapolsekta Banjarmasin Tengah Kompol Uskiansyah.
Menurut Rizal, pengusutan kasus perkara APBD Balangan harus dilanjutkan sampai tuntas dengan penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
"Jangan sampai penyidik atau pimpinan Kejati Kalsel bermain mata dengan pejabat Pemkab Balangan dalam penanganan kasus yang sedang ditangani ini," ucapnya.
Ia menambahkan, jika penyidik Kejati tidak minta BPKP melakukan audit investigasi, maka diduga kuat ada "bermain mata" dengan pejabat Pemkab Balangan ataupun sudah terpengaruh dengan intervensi dari oknum Kejaksaan Agung.
"Kalau sampai ini terjadi kami minta sebaiknya perkara ini segera diserahkan saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga penyelidikannya benar-benar independen dan bebas dari intervensi penguasa," tutur Rizal.
Sementara dari pihak Kejati Kalsel yang diwakili M. Irwan ketika menemui massa pendemo menjelaskan, penyelidikan hingga kini terus berjalan dan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup maka prosesnya bisa ditingkatkan ke penyidikan.
"Penyelidikan tentunya butuh waktu dalam pengungkapannya dan terkait audit BPKP nanti dilihat dari hasil ekspos perkara di internal yang pastinya tidak bisa kami buka demi kepentingan penyelidikan," Tutur Irwan yang tergabung dalam Satgassus P3TPK.
Jalannya demo sendiri berlangsung aman dan sekitar satu jam massa berorasi setelah itu membubarkan diri dengan tertib.
Anggota gabungan Polresta Banjarmasin dan Polsekta Banjarmasin Tengah mengawal jalannya pengamanan unjuk rasa tersebut.
Pengamanan unjuk rasa itu dipimpin Kabag Ops Polresta Banjarmasin Kompol Eko Tjahyo dan didampingi Kasat Intelkam Kompol Zainuri serta Kapolsekta Banjarmasin Tengah Kompol Uskiansyah.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017