Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan H Supian HK menyatakan, pihaknya akan terus mengawal rencana pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut Kotabaru atau di kabupaten paling timur provinsi tersebut.
"Apalagi rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut (tempat ibukota kabupaten tersebut) dengan daratan Pulau Kalimantan mendapat `lampu hijau` dari Presiden Joko Widodo," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Selain itu, pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru salah satu isi visi missi H Sahbirin Noor ketika mencalon Gubernur Kalsel yang kini masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021, tuturnya.
Politikus senior Partai Golkar itu menyambut gembira atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanggapi positif dan bahkan menginginkan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut berlanjut.
Menurut wakil rakyat yang menyandang gelar doktor honoris causa itu, keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut bukan semata buat memenuhi dambaan masyarakat setempat dan sekitarnya, tetapi akan berdampak bagi kemajuan Kalsel.
"Kemajuan Kalsel tersebut tidak hanya semakin membuka keterisolasian daerah terpendil, melainkan pula untuk pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, bahkan bisa menjadi penunjang ketahanan nusantara melalui pembangunan kemaritiman," ujarnya.
"Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bersama Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD setempat memang sudah berulang kali melobi pemerintah pusat mengenai rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu," lanjutnya.
Ia menerangkan, dengan dukungan DPRD Kalsel, khususnya Komisi III yang juga membidangi perhubungan tersebut, pemerintah provinsi (pemprov) setempat sudah memulai membangun jembatan pendekat dari Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu.
"Memang menurut rencana pembangunan jembatan pendekat dari Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu menjadi tanggung jawab Pemprov Kalsel, kecuali jembatan penghubung mengharapkan bantuan pemerintah pusat," ujarnya.
Sedangkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) yang menjadi tempat dari ujung jembatan panjang tersebut bertanggung jawab atas pembebasan lahan, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
"Oleh sebab itu, kita berharap jembatan panjang yang ujung timur beradai di Pulau Laut Kotabaru dan ujung barat di Batulicin (260 kilometer timur Banjarmasin), ibukota Tanbu tersebut segera terwujud," demikian Supian HK.
Perencanaan pembangunan dengan panjang bentang sekitar 6,5 kilometer itu menggunakan biaya mencapai Rp3,5 triliun menggunakan sistem patungan, yaitu Pemprov Kalsel Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, selebihnya mengharapkan bantuan pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Apalagi rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut (tempat ibukota kabupaten tersebut) dengan daratan Pulau Kalimantan mendapat `lampu hijau` dari Presiden Joko Widodo," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Selain itu, pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru salah satu isi visi missi H Sahbirin Noor ketika mencalon Gubernur Kalsel yang kini masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021, tuturnya.
Politikus senior Partai Golkar itu menyambut gembira atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanggapi positif dan bahkan menginginkan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut berlanjut.
Menurut wakil rakyat yang menyandang gelar doktor honoris causa itu, keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut bukan semata buat memenuhi dambaan masyarakat setempat dan sekitarnya, tetapi akan berdampak bagi kemajuan Kalsel.
"Kemajuan Kalsel tersebut tidak hanya semakin membuka keterisolasian daerah terpendil, melainkan pula untuk pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, bahkan bisa menjadi penunjang ketahanan nusantara melalui pembangunan kemaritiman," ujarnya.
"Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor bersama Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD setempat memang sudah berulang kali melobi pemerintah pusat mengenai rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu," lanjutnya.
Ia menerangkan, dengan dukungan DPRD Kalsel, khususnya Komisi III yang juga membidangi perhubungan tersebut, pemerintah provinsi (pemprov) setempat sudah memulai membangun jembatan pendekat dari Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu.
"Memang menurut rencana pembangunan jembatan pendekat dari Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu menjadi tanggung jawab Pemprov Kalsel, kecuali jembatan penghubung mengharapkan bantuan pemerintah pusat," ujarnya.
Sedangkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) yang menjadi tempat dari ujung jembatan panjang tersebut bertanggung jawab atas pembebasan lahan, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
"Oleh sebab itu, kita berharap jembatan panjang yang ujung timur beradai di Pulau Laut Kotabaru dan ujung barat di Batulicin (260 kilometer timur Banjarmasin), ibukota Tanbu tersebut segera terwujud," demikian Supian HK.
Perencanaan pembangunan dengan panjang bentang sekitar 6,5 kilometer itu menggunakan biaya mencapai Rp3,5 triliun menggunakan sistem patungan, yaitu Pemprov Kalsel Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, selebihnya mengharapkan bantuan pemerintah pusat.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017