Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengakomodir 10 poin tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa yang tergabung lembaga swadaya masyarakat Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (Kapak) dalam aksi damai Rabu, 24 Mei (245) di halaman gedung DPRD setempat.
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah, dihubungi Jumat pagi, mengatakan, sebagian besar anggota dewan masih dalam perjalanan dari kunjungan kerja di Martapura, Kabupaten Banjar.
Kunjungan kerja tersebut terkait beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan soal peraturan dan kebijakan di dua wilayah kabupaten itu.
"Sementara ini kami hanya bertiga yang bisa menerima para pengunjuk rasa, karena sebagian masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan kerja di luar kota," kata Alfisah beralasan.
Dijelaskan, sedikitnya 10 poin besar yang disampaikan dalam aksi damai itu, pihaknya akan menampung dan berjanji untuk membahas bersama-sama segenap anggota dewan.
"Insya Allah, kami akan mengagendakan hearing terkait masalah ini, pada Jumat, termasuk akan mengundang beberapa pihak terkait khususnya pemerintah daerah (eksekutif)," jelasnya.
Meski tidak menyebut secara rinci ke 10 tuntutan yang disampaikan para pendemo, namun politisi Partai Nasdem ini menjelaskan beberapa point di antaranya implementasi proyek DAD hari jadi Kotabaru.
Selain itu, lanjutnya, mengenai tindak lanjut interpelasi dewan kepada bupati, sejauh ini bagaimana perkembangannya, termasuk bagaimana rekomendasi Komisi Aoaratus Sipil Negara (KASN) atas polemik dalam perombakan pejabat tinggi pratama.
Masih menurut Alfisah, terkait dengan usulan peninjauan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sebuku Iron Lateritik Ores (SILO) Group di Pulaulaut, dirinya belum bisa memberikan tanggapan secara lengkap, karena harus terlebih dulu mendengarkan pihak-pihak terkait.
"Menyangkut tuntutan peninjauan kembali perizinan pertambangan PT SILO, kami harus mendengarkan dulu bagaimana penjelasan pemerintah kabupaten dan perusahaan yang bersangkutan," jelasnya.
Bermasaan itu, menunggu kehadiran semua anggota dewan, untuk bersama-sama membahas dan mencarikan solusi terbaik dengan tetap berpegang pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara, informasi lain yang berhasil dihimpun, aksi dama yang diikuti ratusan orang dalam situasi guyuran hujan tersebut juga mempertanyakan proses pengusutan dugaan ijazah palsu yang menyebut nama Bupati Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah, dihubungi Jumat pagi, mengatakan, sebagian besar anggota dewan masih dalam perjalanan dari kunjungan kerja di Martapura, Kabupaten Banjar.
Kunjungan kerja tersebut terkait beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan soal peraturan dan kebijakan di dua wilayah kabupaten itu.
"Sementara ini kami hanya bertiga yang bisa menerima para pengunjuk rasa, karena sebagian masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan kerja di luar kota," kata Alfisah beralasan.
Dijelaskan, sedikitnya 10 poin besar yang disampaikan dalam aksi damai itu, pihaknya akan menampung dan berjanji untuk membahas bersama-sama segenap anggota dewan.
"Insya Allah, kami akan mengagendakan hearing terkait masalah ini, pada Jumat, termasuk akan mengundang beberapa pihak terkait khususnya pemerintah daerah (eksekutif)," jelasnya.
Meski tidak menyebut secara rinci ke 10 tuntutan yang disampaikan para pendemo, namun politisi Partai Nasdem ini menjelaskan beberapa point di antaranya implementasi proyek DAD hari jadi Kotabaru.
Selain itu, lanjutnya, mengenai tindak lanjut interpelasi dewan kepada bupati, sejauh ini bagaimana perkembangannya, termasuk bagaimana rekomendasi Komisi Aoaratus Sipil Negara (KASN) atas polemik dalam perombakan pejabat tinggi pratama.
Masih menurut Alfisah, terkait dengan usulan peninjauan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sebuku Iron Lateritik Ores (SILO) Group di Pulaulaut, dirinya belum bisa memberikan tanggapan secara lengkap, karena harus terlebih dulu mendengarkan pihak-pihak terkait.
"Menyangkut tuntutan peninjauan kembali perizinan pertambangan PT SILO, kami harus mendengarkan dulu bagaimana penjelasan pemerintah kabupaten dan perusahaan yang bersangkutan," jelasnya.
Bermasaan itu, menunggu kehadiran semua anggota dewan, untuk bersama-sama membahas dan mencarikan solusi terbaik dengan tetap berpegang pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara, informasi lain yang berhasil dihimpun, aksi dama yang diikuti ratusan orang dalam situasi guyuran hujan tersebut juga mempertanyakan proses pengusutan dugaan ijazah palsu yang menyebut nama Bupati Kotabaru.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017