Martapura, (Antaranews Kalsel) - Keinginan pemerintah pusat agar pembangunan di Indonesia dimulai dari perdesaan atau dari daerah pinggiran direspon Pemerintah Kabupaten Banjar dengan melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.01Tahun 2017 tentang pemerintahan desa kali ini dilaksanakan di Kecamatan Tatah Makmur, dengan peserta para pembakal, aparat desa, pengurus PKK desa, unsur Muspika, serta sejumlah tokoh masyarakat di kecamatan tersebut.
Camat Tatah Makmur, H Muhammad Arsyad saat memimpin rapat koordinasi menyebutkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan wadah untuk melihat perkembangan setiap desa, saling bertukar pikiran dan mendiskusikan berbagai hal, hambatan atau kendala dalam melaksanakan pembangunan di desa.
Sejumlah kendala dalam pemerintahan desa, disampaikan oleh para kepala desa dalam acara tersebut, diantaranya yang diutarakan oleh Pambakal Desa Jaruju Laut,Mursali tentang mekanisme pelaporan dana desa yang berubah-ubah, sehingga mempersulit desa dalam membuat pelaporan.
Sedangkan Affan, salah seorang tokoh masyarakat Desa Thaibah Raya menanyakan tentang sisa anggaran desa, apakah harus dikembalikan, lalu tentang pemilihan pembakal apakah bisa dua putaran serta apakah pembakal bisa diberhentikan.
Menjawab pertanyaan tersebut,Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Rahman menjelaskan, bahwa ada beberapa usulan yang memang belum terakomodir dan akan ditindaklanjuti. Sedangkan tentang pelapopran menurutnya lebih dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas laporan.
Rahman juga menjelaskan tentang sisa anggaran desa yang harus dikembalikan ke kas desa, sedangkan pemilihan pembakalhanya dilakukan satu putaran apapun hasilnya.
"Nah kalo soal pemberhentian pembakal, pada prinsipnya bisa dengan alasan-alasan yang sudah diatur dalam perda pemerintahan desa ini," jelasnya.
Sementara Wakapolsek Tatah Makmur, M.Haloho yang turut hadir pada acara tersebut mengingatkan masyarakt untuk menjaga ketertiban apalagi menjelang Bulan Ramadhan. Menurutnya, setiap perselisihan tidak mesti ditindaklanjuti ke meja hijau. Menurutnya kalau memang bisa, kita coba selesaikan dahulu secara kekeluargaan.(MC-Kab.Banjar/hasyim/f)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Camat Tatah Makmur, H Muhammad Arsyad saat memimpin rapat koordinasi menyebutkan, bahwa kegiatan tersebut merupakan wadah untuk melihat perkembangan setiap desa, saling bertukar pikiran dan mendiskusikan berbagai hal, hambatan atau kendala dalam melaksanakan pembangunan di desa.
Sejumlah kendala dalam pemerintahan desa, disampaikan oleh para kepala desa dalam acara tersebut, diantaranya yang diutarakan oleh Pambakal Desa Jaruju Laut,Mursali tentang mekanisme pelaporan dana desa yang berubah-ubah, sehingga mempersulit desa dalam membuat pelaporan.
Sedangkan Affan, salah seorang tokoh masyarakat Desa Thaibah Raya menanyakan tentang sisa anggaran desa, apakah harus dikembalikan, lalu tentang pemilihan pembakal apakah bisa dua putaran serta apakah pembakal bisa diberhentikan.
Menjawab pertanyaan tersebut,Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Rahman menjelaskan, bahwa ada beberapa usulan yang memang belum terakomodir dan akan ditindaklanjuti. Sedangkan tentang pelapopran menurutnya lebih dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas laporan.
Rahman juga menjelaskan tentang sisa anggaran desa yang harus dikembalikan ke kas desa, sedangkan pemilihan pembakalhanya dilakukan satu putaran apapun hasilnya.
"Nah kalo soal pemberhentian pembakal, pada prinsipnya bisa dengan alasan-alasan yang sudah diatur dalam perda pemerintahan desa ini," jelasnya.
Sementara Wakapolsek Tatah Makmur, M.Haloho yang turut hadir pada acara tersebut mengingatkan masyarakt untuk menjaga ketertiban apalagi menjelang Bulan Ramadhan. Menurutnya, setiap perselisihan tidak mesti ditindaklanjuti ke meja hijau. Menurutnya kalau memang bisa, kita coba selesaikan dahulu secara kekeluargaan.(MC-Kab.Banjar/hasyim/f)
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017