Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Bambang Alamsyah menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Idham Chalid Komplek Perkantoran GUbernur Kalimantan Selatan, Kamis (18/5).
Selain, Bupati Ketua DPRD Tanah Laut Ahmad Yani dan Sekretaris Daerah Tanah Laut Syarian Nurdin juga hadir di acara tersebut.
Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan kegiatan identifikasi terhadap 13 kab/kota di Kalimantan Selatan.
Dari kegiatan tersebut, menurut dia, didapatkan beberapa hal yang memerlukan perbaikan-perbaikan.
"Kegiatan Rakor ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalsel dengan memanfaatkan sarana tekhnologi informasi," ucapnya.
Dia berharap, dari kegiatan itu dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalsel.
"Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk mendukung upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi di wilayah Kalimantan Selatan dan salah satu tujuan daripada reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan profesional berkinerja tinggi juga bebas dari KKN," terangnya.
Terpisah, Bupati Tanah Laut H Bambang Alamsyah mengatakan, sangat mendukung upaya pencegahan KKN di lingkup Pemkab Tanah Laut.
Hal itu, tegas dia, dibuktikan dengan ditandatanganinya komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi beserta para pejabat pemerintahan 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Selain, Bupati Ketua DPRD Tanah Laut Ahmad Yani dan Sekretaris Daerah Tanah Laut Syarian Nurdin juga hadir di acara tersebut.
Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengatakan, sebelumnya sudah dilakukan kegiatan identifikasi terhadap 13 kab/kota di Kalimantan Selatan.
Dari kegiatan tersebut, menurut dia, didapatkan beberapa hal yang memerlukan perbaikan-perbaikan.
"Kegiatan Rakor ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalsel dengan memanfaatkan sarana tekhnologi informasi," ucapnya.
Dia berharap, dari kegiatan itu dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalsel.
"Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk mendukung upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi di wilayah Kalimantan Selatan dan salah satu tujuan daripada reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan profesional berkinerja tinggi juga bebas dari KKN," terangnya.
Terpisah, Bupati Tanah Laut H Bambang Alamsyah mengatakan, sangat mendukung upaya pencegahan KKN di lingkup Pemkab Tanah Laut.
Hal itu, tegas dia, dibuktikan dengan ditandatanganinya komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi beserta para pejabat pemerintahan 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017