DPRD Desak Pemkab Maksimalkan Polder Alabio

Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Sahrujani di Amuntai Rabu mengatakan, pemanfaatan polder Alabio secara maksimal akan mampu meningkatkan produksi padi petani baik melalui perluasan lahan pertanian maupun peningkatan musim panen dari sebelumnya satu kali menjadi dua kali.

Menurut Sahrujani, sebagian besar masyarakat Hulu Sungai Utara (HSU) menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sehingga pembangunan sektor pertanian baik itu irigasi, jalan usaha tani dan lainnya, sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut, juga telah disampaikan sebagai catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2016.

"Kami telah menyampaikan harapan tersebut dalam rekomendasi yang merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yang bertujuan mengharmoniskan hubungan legislatif dan eksekutif, sehingga peran keduanya jadi berimbang," katanya.

Ia menjelaskan, LKPJ merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai gambaran kinerja tahunan atas implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui rekomendasi ini DPRD memberikan saran, masukan dan koreksi sehingga tercipta sinergi antara pemda dan DPRD.

Menurut dia, DPRD HSU mengapresiasi kerja keras Pemda sehingga pendapatan daerah pada 2016 melebihi target dengan realisasi hingga Rp1,2 triliun lebih dari seharusnya, Rp1,1 triliun lebih mencapai terget 105,04 persen.

Pada segi belanja, lanjut dia, Pemda HSU juga berhasil melakukan efesiensi dengan realisasi belanja Rp1 triliun lebih dari yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp1,4 triliun lebih atau realisasi belanja daerah sebesar 88,98 persen.

"Kita mengapresiasi peningkatan pendapatan ini, karena di tengah keterbatasan sumber pendapatan, pemda masih bisa meningkatkan pendapatan dan penghematan, "kata Sahrujani.

DPRD juga mengapresiasi karena pemda HSU berhasil meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk penggunaan anggaran 2016.

Pada kesempatan tersebut, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah terus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya pendanaan, fasilitas pasar, pemasaran dan pelatihan.

Selain itu, pengelolaan dana desa juga terus dikawal sehingga bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Dewan berharap aparatur sipil negara bisa dilibatkan untuk melatih aparat desa dalam pengelolaan dana desa," katanya.

Sahrujani mengapresiasi BKD HSU yang melaksanakan bimtek penyusunan SOP administrasi pemerintahan yang kemungkinan kegiatan ini pertama kali dilakukan di lingkup pemerintahan di Kalsel.

Guna menggenjot PAD dari sisi retribusi diharapkan instansi terkait lebih kreatif dan berinovatif menggali potensi pendapatan, misalnya menciptakan tax amnesty IMB mengingat masih banyak bangunan di Kabupaten HSU yang belum ber IMB.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lanjutnya, juga disarankan bergabung atau "merger" dengan satu Bank induk dan tiga BPR cabang sehingga mempermudah manajemen dan menjadikannya perseroan bukan lagi sebagai perusahaan daerah.