Program Keluarga Harapan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menyerap dana hingga Rp2.464.550.000 untuk membantu ibu hamil, pendidikan anak dan peningkatan kesehatan bagi keluarga miskin.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Yazid Bustami di Barabai, Rabu mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Pada 2011, di HST program tersebut telah dilaksanakan tiga tahap pembayaran dari yang seharusnya empat tahap dengan realisasi sebesar Rp2.464.550.000.
Khusus program tahap tiga, kata dia, dananya disalurkan pada 2.739 rumah tangga sangat miskin (RTSM) pada tujuh kecamatan.
Dana PKH tersebut antara lain disalurkan kepada 65 ibu hamil, 1309 balita untuk kepesertaan kesehatan, 3.151 anak SMP dan 865 anak SD untuk kepesertaan pendidikan.
"Progam PKH ini selaras dengan program "conditional Cash Transfers" (CCT) atau bantuan tunai bersyarat yang telah berhasil di beberapa negara," katanya.
Pada rapat koordinasi yang juga dihadiri Sekretaris Daerah HST IBG Dharma Putra, Yazid juga menyampaikan dengan PKH diharapkan penerima bantuan memiliki akses yang lebih bak memanfaatkan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi.
Selain itu, juga menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin.
Sekda HST mengatakan, PKH hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya sampai 2015 dan berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan "Millineum Development Goal" (MDGs).
Menurut dia, ada lima komponen MDGs yang didukung melalui PKH yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender,pengurangan angka kematianbayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.
"Kabupaten HST yang telah dipercaya menjadi salah satu kabupaten pelaksana PKH harus bekerja keras menyukseskan program ini," katanya.
Dengan demikian, kata dia, diharapkan seluruh instansi terkait selalu meningkatkan koordinasi terutama SKPD yang menjadi tulang punggung pelaksana yaitu Disnakertransos, Disdik dan Dinas Kesehatan.
Menurut Sekda, rapat koordinasi penting untuk merumuskan masalah dan cara mengatasinya agar pelaksanaan PKH dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, validasi data secaraobyektif.
Bahkan perlu melibatkan masyarakat lewat rembuk desa, kelengkapan administrasi kegiatan, komitmen mematuhi dan melaksanakan standar program, juklak dan juknis serta peningkatkan kompetensi petugas pendamping dan Operator.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala Disdik HST H Agung Pranowo, Kepala Dinas Kesehatan HST Hardi Basuki, pejabat Kantor Kementerian Agama HST, BPS, Kantor Pos Barabai, Pimpinan SKPD, para Camat Lokasi PKH, unsur Puskesmas dan Posyandu serta unsur pendamping dan operator PKH.
Adapun narasumber dalam rapat Koordinasi antara lain tim dari UP-PKH Pusat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan, Disnakertransos HST, Disdik HST, Dinas Kesehatan HST serta Bappeda Kabupaten HST.fat/B.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011