Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan H Hasanuddin Murad minta sekolah-sekolah di wilayahnya untuk tidak lagi melakukan pungutan apapun terhadap para siswanya.
Instruksi bupati tersebut disampaikannya pada acara Silaturahmi dan Penyerahan SK Pengalihan Status Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, SMK, SLB serta Pengawas dari Pemkab Batola ke Pemprov Kalsel di Aula Selidah Marabahan, Selasa (4/4).
Saya harapkan sekolah tidak lagi melakukan segala bentuk pungutan dengan dalih apa pun. Mengingat tujuan pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan untuk menghilangkan segala bentuk bayaran para orangtua siswa," katanya.
Mantan Dosen Fakultas Hukum ULM ini mengatakan, sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dan para orangtua siswa tentang pungutan yang dilakukan pihak sekolah.
Ia sendiri mengaku heran atas prilaku sekolah yang demikian. Mengingat di tengah gencarnya pemerintah menerapkan bebas SPP namun di lain pihak sekolah juga gencar menerapkan pungutan dengan bermacam bentuk alasan.
Padahal, menurut dia, anggaran yang masuk sekolah saat ini semakin beragam seperti BOS dan untuk guru ada Tamsil, tunjangan sertifikasi serta lainnya.
Mantan anggota DPRRI itu pun membandingkan situasi dunia pendidikan saat ini dengan masa lalu yang serba kekurangan dan keterbatasan namun justru relatif lebih efektif dan gurunya mendapatkan posisi kewibawaan di masyarakat serta perserta didik karena pengajaran yang diberikan didasari pengayoman dan ketulusan.
Karena itulah, Hasan menggugah para pendidik dan tenaga kependidikan saat ini, untuk kembali membangkitkan semangat mengajar seperti masa lalu agar terbentuk kepedulian dan kekeluargaan.
Sementara kepada pihak komite sekolah, dia mengharapkan, untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat pungutan terhadap orangtua siswa namun yang lebih dikedepankan turut memberikan pemikiran tentang kemajuan proses belajar mengajar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Instruksi bupati tersebut disampaikannya pada acara Silaturahmi dan Penyerahan SK Pengalihan Status Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, SMK, SLB serta Pengawas dari Pemkab Batola ke Pemprov Kalsel di Aula Selidah Marabahan, Selasa (4/4).
Saya harapkan sekolah tidak lagi melakukan segala bentuk pungutan dengan dalih apa pun. Mengingat tujuan pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan untuk menghilangkan segala bentuk bayaran para orangtua siswa," katanya.
Mantan Dosen Fakultas Hukum ULM ini mengatakan, sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dan para orangtua siswa tentang pungutan yang dilakukan pihak sekolah.
Ia sendiri mengaku heran atas prilaku sekolah yang demikian. Mengingat di tengah gencarnya pemerintah menerapkan bebas SPP namun di lain pihak sekolah juga gencar menerapkan pungutan dengan bermacam bentuk alasan.
Padahal, menurut dia, anggaran yang masuk sekolah saat ini semakin beragam seperti BOS dan untuk guru ada Tamsil, tunjangan sertifikasi serta lainnya.
Mantan anggota DPRRI itu pun membandingkan situasi dunia pendidikan saat ini dengan masa lalu yang serba kekurangan dan keterbatasan namun justru relatif lebih efektif dan gurunya mendapatkan posisi kewibawaan di masyarakat serta perserta didik karena pengajaran yang diberikan didasari pengayoman dan ketulusan.
Karena itulah, Hasan menggugah para pendidik dan tenaga kependidikan saat ini, untuk kembali membangkitkan semangat mengajar seperti masa lalu agar terbentuk kepedulian dan kekeluargaan.
Sementara kepada pihak komite sekolah, dia mengharapkan, untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat pungutan terhadap orangtua siswa namun yang lebih dikedepankan turut memberikan pemikiran tentang kemajuan proses belajar mengajar.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017