Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan pada tahun 2017 yang sedang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota.

Menurut Wali Kota, gelar Musrenbang tingkat kota Banjarmasin yang dilaksanakan di Aula Kayuh Baimbai Balaikota Banjarmasin, Rabu, membahas berbagai poin penting untuk dicapai dengan program infrastruktur pariwisata menjadi salah satu poin yang harus tercapai targetnya.

Ia menambahkan meski peningkatan sektor pariwisata merupakan tugas Dinas kebudayaan dan Pariwisata, namun pemenuhan infrastrukturnya berkaitan pula dengan instansi lainnya, hingga sinergi antarinstansi harus dimantapkan, sehingga tercapai hasil yang memuaskan.

"Misalnya objek wisata di Zafri Zamzam, kita ingin membenahinya secara fisik, di antaranya membuatkan beberapa dermaga yang menunjang pariwisata," paparnya.

Selain itu, pembenahan infrastruktur yang sudah ditetapkan di 36 tujuan pariwisata Kota Banjarmasin juga telah tercapai target pada 2017 sesuai perencanaan.

"Makanya kita akan ada masa evaluasi kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setiap tiga bulan sekali, tentunya mengukur pencapaian masing-masingnya," kata Ibnu Sina.

Termasuk juga, kata dia, program wirausaha baru yang kegiatannya ada di tujuh SOPD yang menanganinya yang harus tercapai sesuai target sesuai dengan misinya menciptakan 2.500 wirausaha baru selama kepemimpinannya.

Dikatakan dia, tentunya pencapaian semua ini harus dibarangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga persiapannya dilakukan dengan cukup serius.

Menurut Ibnu Sina, pelaksanaan Musrenbang diharapkan bisa menampung segala usulan Musrenbang yang sudah dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

"Kita masih ada waktu untuk membenahi segala program untuk diajukan pada Musrenbang tingkat provinsi pada 30 Maret 2017, hingga terakomudir pada Musrenbang nasional," ujarnya.

Karena, kata dia, daftar usulan yang akan disampaikan pada Musrenbang tingkat provinsi itu lebih 600 poin oleh pemerintah kota dan Rp1,1 triliun untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Sehingga harus kita kawal betul semua perencanaan program daerah kita ini, hingga maksimal mendapat bantuan pemerintah provinsi dan pusat," tuturnya.

Pewarta: Sukarli

Editor : Hasan Zainuddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017