Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin menaruh perhatian terhadap anggaran terhadap sektor pendidikan dan kesehatan pada 2025.
Muhidin yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel itu menyampaikan pernyataan tersebut Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua H Supian HK dengan agenda pengambilan keputusan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 di Banjarmasin, Kamis.
"Saya dengar tadi ada fraksi yang mengoreksi tentang anggaran pendidikan dan kesehatan di Kalsel dalam RAPBD 2025, karena belum memenuhi ketentuan minimal. Nanti kita bicarakan kembali," ujar Muhidin.
Selain itu, menurut Mudihin, mengenai anggaran kesehatan yang belum memenuhi ketentuan minimal bakal dibahas kembali.
Mengenai usulan realisasi pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalsel, mantan Wali Kota Banjarmasin itu menyatakan kemungkinan bakal terealisasi pada 2025.
"Pokir DPRD tersebut, Insya Allah kita realisasikan sejauh itu untuk kepentingan rakyat paling bawah " tutur Muhidin.
Sebelumnya, perwakilan Fraksi Golkar H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah meminta perhatian Gubernur Kalsel terhadap anggaran pendidikan yang belum memenuhi ketentuan ketika pendapat akhir terhadap RAPBD Kalsel 2025.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel Habib Yahya Assegaf berharap agar Gubernur Kalsel yang terpilih merealisasikan Pokir.
Pasalnya, menurut Habib Yahya, Pokir tersebut rangkuman dari aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan ketika anggota DPRD Kalsel reses pada beberapa waktu lalu.
Harapan serupa disampaikan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel Habib Farhan Husein agar pemerintah provinsi (Pemprov) merealisasikan Pokir.
Struktur/postur RAPBD Kalsel 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp10 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11 triliun lebih atau selisih kurang sekitar Rp1 triliun yang ditutupi dengan Anggaran Pembiayaan.
Mendampingi Ketua DPRD Kalsel memimpin rapat paripurna Dewan tersebut dua Wakil Ketua, yakni HM Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Muhidin yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel itu menyampaikan pernyataan tersebut Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua H Supian HK dengan agenda pengambilan keputusan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 di Banjarmasin, Kamis.
"Saya dengar tadi ada fraksi yang mengoreksi tentang anggaran pendidikan dan kesehatan di Kalsel dalam RAPBD 2025, karena belum memenuhi ketentuan minimal. Nanti kita bicarakan kembali," ujar Muhidin.
Selain itu, menurut Mudihin, mengenai anggaran kesehatan yang belum memenuhi ketentuan minimal bakal dibahas kembali.
Mengenai usulan realisasi pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalsel, mantan Wali Kota Banjarmasin itu menyatakan kemungkinan bakal terealisasi pada 2025.
"Pokir DPRD tersebut, Insya Allah kita realisasikan sejauh itu untuk kepentingan rakyat paling bawah " tutur Muhidin.
Sebelumnya, perwakilan Fraksi Golkar H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah meminta perhatian Gubernur Kalsel terhadap anggaran pendidikan yang belum memenuhi ketentuan ketika pendapat akhir terhadap RAPBD Kalsel 2025.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel Habib Yahya Assegaf berharap agar Gubernur Kalsel yang terpilih merealisasikan Pokir.
Pasalnya, menurut Habib Yahya, Pokir tersebut rangkuman dari aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan ketika anggota DPRD Kalsel reses pada beberapa waktu lalu.
Harapan serupa disampaikan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel Habib Farhan Husein agar pemerintah provinsi (Pemprov) merealisasikan Pokir.
Struktur/postur RAPBD Kalsel 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp10 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11 triliun lebih atau selisih kurang sekitar Rp1 triliun yang ditutupi dengan Anggaran Pembiayaan.
Mendampingi Ketua DPRD Kalsel memimpin rapat paripurna Dewan tersebut dua Wakil Ketua, yakni HM Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024