Anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan, H Asmara Yanto, SH dari Partai Bintang Reformasi, meminta, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar lebih memperhatikan nasib guru madrasah swasta.
"Karena belakangan ini dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) terkesan kurang memperhatikan guru madrasah swasta dan lebih fokus pada madrasah negeri," ujarnya, di Banjarmasin, Sabtu, usai mengunjungi Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalsel.
Kunjungan kerja wakil rakyat dari PBR itu dalam rangka reses DPRD Kalsel yang dijadwalkan, 11 - 13 November 2011, untuk bertemu konstituennya dan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat.
Dalam pertemuan dengan warga masyarakat Cempaka, sekitar 40 kilometer utara Banjarmasin itu, terungkap, sejumlah guru madrasah swasta di wilayah tersebut berharap agar nasib mereka bisa lebih baik pada masa mendatang.
Oleh karenanya, mereka memohon agar Kemenag Kota Banjarbaru ataupun Provinsi Kalsel memasukkan kedalam data base kepegawaian, melalui surat keputusan, bukan seperti selama ini hanya dari yayasan madrasah tersebut.
"Sebab, menurut mereka, selama SK sebagai guru madrasah cuma dari yayasan, maka tak bisa masuk dalam data base kepegawaian dan tidak mungkin pula pengangkatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), walau ada peluang," tuturnya.
Padahal banyak guru madrasah swasta yang sudah belasan dan bahkan mencapai puluhan tahun mengabdi sebagai pengajar atau pendidik, tapi masa depan mereka masih suram, lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan keagamaan itu.
"Kita merasa kasihan mendengar pengaduan guru madrasah swasta, yang semestinya pula perlu mendapat perhatian agar pengabdian mereka bisa lebih maksimal, karena tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana nasib masa depan," lanjutnya.
Sehubungan persoalan tersebut, anggota DPRD Kalsel dua periode dari PBR itu akan mempertanyakan, baik kepada pihak Kemenag kabupaten/kota maupun provinsi, mengenai kemungkinan guru madrasah swasta masuk dalam data base.
Selain itu, akan mempertanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKS) Kalsel tentang solusi terbaik terhadap permasalahan guru madrasah swasta tersebut, demikian Asmara Yanto.
Dalam masa reses anggota DPRD Kalsel dari daerah pemilihan (dapil) II yang meliputi Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru tersebut, untuk kali ini fokus mengenai pendidikan.
Sedangkan konstituen yang ditemui dalam masa reses selama tiga hari, selain di wilayah Kecamatan Cempaka, juga Desa Lok Gabang Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar./shn*C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011