Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tapin guna memperkuat sinergi dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
Ketua Informasi Provinsi Kalsel Nawang Wijayati mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kerja ke delapan daerah, menegaskan komitmen bersama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami percaya bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” ujarnya, di Rantau, dilaporkan Jumat.
Dia menuturkan Tapin adalah salah satu kabupaten dengan potensi besar untuk menjadi model dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.
"Kami harap ini menjadi awal dari langkah-langkah strategis yang lebih konkret,” katannya
Nawang Wijayati menambahkan Komisi Informasi Kalsel berkomitmen untuk mendukung program edukasi publik.
“Kami akan membantu menginisiasi pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi,” ucapnya
Diskusi ini, kata dia, mencakup penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, peningkatan layanan informasi kepada masyarakat, hingga optimalisasi pengembangan e-government di Tapin.
Sementara itu Kepala Diskominfo Tapin Wahyudi Pranoto mengatakan pentingnya kerja sama lintas institusi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka.
“Sinergi seperti ini penting untuk memastikan informasi publik dapat diakses dengan mudah dan efisien oleh masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan Diskominfo Tapin terus berinovasi, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia, untuk memastikan pelayanan informasi publik berjalan optimal
“Kami percaya, kerja sama adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan transparan,” ujarnya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Ketua Informasi Provinsi Kalsel Nawang Wijayati mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kerja ke delapan daerah, menegaskan komitmen bersama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami percaya bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” ujarnya, di Rantau, dilaporkan Jumat.
Dia menuturkan Tapin adalah salah satu kabupaten dengan potensi besar untuk menjadi model dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.
"Kami harap ini menjadi awal dari langkah-langkah strategis yang lebih konkret,” katannya
Nawang Wijayati menambahkan Komisi Informasi Kalsel berkomitmen untuk mendukung program edukasi publik.
“Kami akan membantu menginisiasi pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi,” ucapnya
Diskusi ini, kata dia, mencakup penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, peningkatan layanan informasi kepada masyarakat, hingga optimalisasi pengembangan e-government di Tapin.
Sementara itu Kepala Diskominfo Tapin Wahyudi Pranoto mengatakan pentingnya kerja sama lintas institusi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka.
“Sinergi seperti ini penting untuk memastikan informasi publik dapat diakses dengan mudah dan efisien oleh masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan Diskominfo Tapin terus berinovasi, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia, untuk memastikan pelayanan informasi publik berjalan optimal
“Kami percaya, kerja sama adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan transparan,” ujarnya
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024