Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendapat kucuran dana hibah dari APBN sebesar Rp8,4 miliar untuk program bedah rumah layak huni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Mustakim, yang sebelumnya menjabat sekretaris Komisi III, di Kotabaru, Senin, mengatakan usaha serius yang dilakukan legislatif kini membuahkan hasil dengan alokasi bantuan bagi 50 unit bedah rumah pada 2017.
"Dari 440 unit rumah yang kami usulkan, pemerintah pusat menyetujui untuk 50 unit dengan alokasi sebesar Rp8,4 miliar pada 2017," kata Mustakim.
Bersamaan itu, kementerian juga berjanji untuk memberikannya pada tahun-tahun mendatang dengan cara bertahap, mengingat besarnya usulan dari daerah lain.
Dikatakannya, sesuai dengan usulan, ke 50 unit rumah yang saat ini disetujui pemerintah pusat, peruntukkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Desa Oka-oka Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.
Karena dari kelengkapan syarat yang diajukan kepada pemerintah pusat, di desa tersebut telah dibebaskan seluas 2 hektar untuk pembangunan rumah layak huni bagi mamsyarakat kurang mampu.
Sebenarnya pemerintah daerah termasuk legislatif telah mengusulkan di empat titik pembangunan rumah dari PUPR itu yakni, Desa Oka-oka dengan penyediaan lahan 2 hektar, Desa Tanjung Lalak Selatan dengan areal 3 hektar, Desa Teluk Aru seluas 2 hektar dan Desa Teluk Kemuning seluas 5 hektar.
Dari ke empat titik tersebut terdapat 440 unit rumah, karena diketahui dalam program ini pemerintah pusat telah menganggarkan 6.000 unit rumah se Indonesia.
"Alhamdulillah, meski baru 50 unit yang disetujui saat ini, namun masih ada harapan besar mendapatkan alokasi pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Oleh karenanya, pihaknya sangat berharap kepada eksekutif melalui dinas terkait untuk lebih aktif melakukan loby ke pemerintah pusat dalam mengusulkan dan mengajukan proposal.
Mengingat program ini terbuka untuk seluruh daerah di Indonesia sehingga menjadi `rebutan`, maka diharapkan Kotabaru mau aktif dengan lebih intens berkoordinasi dengan pusat.
Pada kesempatan itu, politisi Partai Bulan Bintang ini menyebut, keberhasilan Kotabaru dalam mendapatkan alokasi pembangunan rumah layak huni sebanyak 50 unit pada 2017 ini, merupakan hasil kerjasama legislatif dan Kepala dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Mustakim, yang sebelumnya menjabat sekretaris Komisi III, di Kotabaru, Senin, mengatakan usaha serius yang dilakukan legislatif kini membuahkan hasil dengan alokasi bantuan bagi 50 unit bedah rumah pada 2017.
"Dari 440 unit rumah yang kami usulkan, pemerintah pusat menyetujui untuk 50 unit dengan alokasi sebesar Rp8,4 miliar pada 2017," kata Mustakim.
Bersamaan itu, kementerian juga berjanji untuk memberikannya pada tahun-tahun mendatang dengan cara bertahap, mengingat besarnya usulan dari daerah lain.
Dikatakannya, sesuai dengan usulan, ke 50 unit rumah yang saat ini disetujui pemerintah pusat, peruntukkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Desa Oka-oka Kecamatan Pulau Laut Kepulauan.
Karena dari kelengkapan syarat yang diajukan kepada pemerintah pusat, di desa tersebut telah dibebaskan seluas 2 hektar untuk pembangunan rumah layak huni bagi mamsyarakat kurang mampu.
Sebenarnya pemerintah daerah termasuk legislatif telah mengusulkan di empat titik pembangunan rumah dari PUPR itu yakni, Desa Oka-oka dengan penyediaan lahan 2 hektar, Desa Tanjung Lalak Selatan dengan areal 3 hektar, Desa Teluk Aru seluas 2 hektar dan Desa Teluk Kemuning seluas 5 hektar.
Dari ke empat titik tersebut terdapat 440 unit rumah, karena diketahui dalam program ini pemerintah pusat telah menganggarkan 6.000 unit rumah se Indonesia.
"Alhamdulillah, meski baru 50 unit yang disetujui saat ini, namun masih ada harapan besar mendapatkan alokasi pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.
Oleh karenanya, pihaknya sangat berharap kepada eksekutif melalui dinas terkait untuk lebih aktif melakukan loby ke pemerintah pusat dalam mengusulkan dan mengajukan proposal.
Mengingat program ini terbuka untuk seluruh daerah di Indonesia sehingga menjadi `rebutan`, maka diharapkan Kotabaru mau aktif dengan lebih intens berkoordinasi dengan pusat.
Pada kesempatan itu, politisi Partai Bulan Bintang ini menyebut, keberhasilan Kotabaru dalam mendapatkan alokasi pembangunan rumah layak huni sebanyak 50 unit pada 2017 ini, merupakan hasil kerjasama legislatif dan Kepala dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan setempat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017