Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FDG) bertema "Optimalisasi Intervensi Penurunan Stunting Tepat Sasaran" dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Taberani, mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya percepatan konstan yang diharapkan dapat memberi kesamaan pandangan dan menunjukkan langkah-langkah efektif dalam melakukan intervensi terhadap stunting di Kabupaten HSU.
"Kita menyadari bahwa stunting merupakan isu nasional yang menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk menurunkan tingginya stunting secara nasional," katanya di bertempat di Mess Negara Dipa, Kabupaten HSU, Selasa (22/10/2024).
Dia mengajak semua pemangku kepentingan dan semua pihak agar bersama-sama mampu menurunkan angka stunting, di mana hal ini jadi salah satu indikator kesuksesan, keberhasilan dalam pembangunan di daerah.
"Mari kita bersama-sama mencegah stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara," ajaknya.
Sementara itu, Kepala perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto saat jadi pembicara, mendorong semua pihak agar dapat mengintervensi stunting melalui program penekanan faktor risiko, salah satunya menyeimbangkan pola makan.
"Pola makannya tidak berimbang, maka stuntingnya tinggi," ucap Ayi Riyanto.
Dirinya berharap melalui alokasi pengelolaan dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN dan Corporate Sosial Responsibility dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk membantu persoalan pencegahan stunting.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HSU, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) HSU, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) HSU, Inspektur Kabupaten HSU serta stek holder terkait lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Taberani, mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya percepatan konstan yang diharapkan dapat memberi kesamaan pandangan dan menunjukkan langkah-langkah efektif dalam melakukan intervensi terhadap stunting di Kabupaten HSU.
"Kita menyadari bahwa stunting merupakan isu nasional yang menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk menurunkan tingginya stunting secara nasional," katanya di bertempat di Mess Negara Dipa, Kabupaten HSU, Selasa (22/10/2024).
Dia mengajak semua pemangku kepentingan dan semua pihak agar bersama-sama mampu menurunkan angka stunting, di mana hal ini jadi salah satu indikator kesuksesan, keberhasilan dalam pembangunan di daerah.
"Mari kita bersama-sama mencegah stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara," ajaknya.
Sementara itu, Kepala perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto saat jadi pembicara, mendorong semua pihak agar dapat mengintervensi stunting melalui program penekanan faktor risiko, salah satunya menyeimbangkan pola makan.
"Pola makannya tidak berimbang, maka stuntingnya tinggi," ucap Ayi Riyanto.
Dirinya berharap melalui alokasi pengelolaan dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN dan Corporate Sosial Responsibility dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk membantu persoalan pencegahan stunting.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HSU, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) HSU, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) HSU, Inspektur Kabupaten HSU serta stek holder terkait lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024