Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengharapkan program bedah rumah yang bersumber dari APBN menjangkau warga kurang mampu di daerah-daerah terpencil, utamanya masyarakat pesisir Kotabaru.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Norhaida, di Kotabaru, Selasa, mengungkapkan masih banyak masyarakat di kawasan pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional belum mempunyai tempat tinggal yang layak huni.
"Seperti di sejumlah kecamatan kepulauan, diantaranya Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Selatan, Tanjung Selayar dan sekitarnya, sangat perlu bantuan perbaikan rumah mereka," katanya.
Diakuinya, jika mengandalkan pada keuangan APBD memang relatif terbatas, tapi jika mau berusaha mengeksplor potensi dari pusat ternyata sangat banyak program-program yang disiapkan melalui kementerian.
Dari sejumlah kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan dewan, diketahui begitu terbuka kesempatan bagi semua daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran dari APBN melalui kementerian.
Kementerian perumahan rakyat salah satunya, dan terkini dari kunjungan kerja DPRD Kotabaru di Kementerian Sosial yang ternyata juga menyiapkan beberapa program pemberdayaan masyarakat.
"Tinggal kemauan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengajukan proposal ke pusat," terang Norhaida.
Sebab dari penjelasan pegawai di kementerian, terungkap belum adanya alokasi program bedah rumah di Kabupaten Kotabaru karena memang daerah belum pernah mengusulkan atau mengajukan.
Sementara program tersebut terbuka bagi seluruh daerah di Indonesia, artinya tinggal usaha optimal yang dilakukan dalam mendapatkan anggaran tersebut.
Masih menurut Norhaida, sangat tidak mungkin alias mustahil jika pemerintah pusat mengucurkan anggaran ke Kotabaru jika daerah tidak mengusulkan.
"Untuk itu kami mengharapkan kepada eksekutif melalui SKPD-SKPD terkait untuk proaktif melakukan loby ke pusat dalam mendapatkan alokasi pada program-program yang ada," katanya.
Lebih lanjut politisi yang masih lajang ini mengungkapkan, selain perumahan yang layak huni, banyak fasilitas publik yang perlu diperhatikan bagi daerah-daerah pesisir dan kepulauan.
Karena mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, maka sarana penunjang seperti dermaga yang layak dan perangkat alat tangkap ikan sangat diharapkan warga pesisir.
Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perikanan dan Kelautan, pemerintah daerah juga hendaknya serius mengusahakannya demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat nelayan tersebut.***3***
Nurul H
(T.I022/B/N005/N005) 14-02-2017 15:28:24
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Norhaida, di Kotabaru, Selasa, mengungkapkan masih banyak masyarakat di kawasan pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional belum mempunyai tempat tinggal yang layak huni.
"Seperti di sejumlah kecamatan kepulauan, diantaranya Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Selatan, Tanjung Selayar dan sekitarnya, sangat perlu bantuan perbaikan rumah mereka," katanya.
Diakuinya, jika mengandalkan pada keuangan APBD memang relatif terbatas, tapi jika mau berusaha mengeksplor potensi dari pusat ternyata sangat banyak program-program yang disiapkan melalui kementerian.
Dari sejumlah kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan dewan, diketahui begitu terbuka kesempatan bagi semua daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran dari APBN melalui kementerian.
Kementerian perumahan rakyat salah satunya, dan terkini dari kunjungan kerja DPRD Kotabaru di Kementerian Sosial yang ternyata juga menyiapkan beberapa program pemberdayaan masyarakat.
"Tinggal kemauan dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengajukan proposal ke pusat," terang Norhaida.
Sebab dari penjelasan pegawai di kementerian, terungkap belum adanya alokasi program bedah rumah di Kabupaten Kotabaru karena memang daerah belum pernah mengusulkan atau mengajukan.
Sementara program tersebut terbuka bagi seluruh daerah di Indonesia, artinya tinggal usaha optimal yang dilakukan dalam mendapatkan anggaran tersebut.
Masih menurut Norhaida, sangat tidak mungkin alias mustahil jika pemerintah pusat mengucurkan anggaran ke Kotabaru jika daerah tidak mengusulkan.
"Untuk itu kami mengharapkan kepada eksekutif melalui SKPD-SKPD terkait untuk proaktif melakukan loby ke pusat dalam mendapatkan alokasi pada program-program yang ada," katanya.
Lebih lanjut politisi yang masih lajang ini mengungkapkan, selain perumahan yang layak huni, banyak fasilitas publik yang perlu diperhatikan bagi daerah-daerah pesisir dan kepulauan.
Karena mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional, maka sarana penunjang seperti dermaga yang layak dan perangkat alat tangkap ikan sangat diharapkan warga pesisir.
Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan program pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perikanan dan Kelautan, pemerintah daerah juga hendaknya serius mengusahakannya demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat nelayan tersebut.***3***
Nurul H
(T.I022/B/N005/N005) 14-02-2017 15:28:24
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017