Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kalimantan Selatan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanan Aggaran (DIPA) Kabupaten Tanah Laut tahun 2017, di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, Kamis (22/12).
Kepala KPPN Pelaihari Tjahjo Purnomo mengatakan, jumlah DIPA Tanah Laut tahun 2017 untuk semua satuan kerja sebanyak 30 DIPA tersebar di 23 satuan kerja.
"Jumlah pagu DIPA 2017 untuk Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp203.879.780.000," ujar Kepala KPPN Pelaihari Tjajo Purnomo, di Pelaihari.
Menurut dia, dari jumlah DIPA tersebut Rp105.425.418.000 untuk belanja pegawai, Rp68.542.106.000 untuk belanja barang dan Rp1.156.150.000 untuk belanja bantuan sosial.
"Dukungan dan peranan seluruh kepala satuan kerja dan kuasa penggunan anggaran sangat penting dalam mengawasi dan mengendalikan terlaksanannya seluruh amanat yang tertuang dalam DIPA tersebut," tegasnya.
Diutarakannya, langkah awal untuk percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan lebih terstruktur dari tahun sebelumnya yakni, lebih cepat dan menyeluruh proses percepatan pengadaan barang/jasa.
Untuk meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki ketepatan alokasi belanja, sebut dia, maka diperlukan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dengan tujuan memperperkuat hubungan antara outcome, output, aktivitas dan input.
"Realisasi kinerja menjadi salah satu tolak ukur agar pengalokasian anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan," terangnya.
lebih lanjut dia mengemukakan, untuk mengawasi tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan, maka sistem monitoting dan evaluasi terus diperkuat dengan berbasis teknologi informasi (IT).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kepala KPPN Pelaihari Tjahjo Purnomo mengatakan, jumlah DIPA Tanah Laut tahun 2017 untuk semua satuan kerja sebanyak 30 DIPA tersebar di 23 satuan kerja.
"Jumlah pagu DIPA 2017 untuk Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp203.879.780.000," ujar Kepala KPPN Pelaihari Tjajo Purnomo, di Pelaihari.
Menurut dia, dari jumlah DIPA tersebut Rp105.425.418.000 untuk belanja pegawai, Rp68.542.106.000 untuk belanja barang dan Rp1.156.150.000 untuk belanja bantuan sosial.
"Dukungan dan peranan seluruh kepala satuan kerja dan kuasa penggunan anggaran sangat penting dalam mengawasi dan mengendalikan terlaksanannya seluruh amanat yang tertuang dalam DIPA tersebut," tegasnya.
Diutarakannya, langkah awal untuk percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan lebih terstruktur dari tahun sebelumnya yakni, lebih cepat dan menyeluruh proses percepatan pengadaan barang/jasa.
Untuk meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki ketepatan alokasi belanja, sebut dia, maka diperlukan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dengan tujuan memperperkuat hubungan antara outcome, output, aktivitas dan input.
"Realisasi kinerja menjadi salah satu tolak ukur agar pengalokasian anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan," terangnya.
lebih lanjut dia mengemukakan, untuk mengawasi tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan, maka sistem monitoting dan evaluasi terus diperkuat dengan berbasis teknologi informasi (IT).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016