Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzy menanggapi positif Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 tahun 2016 terkait revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Sesuai tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, kita siap mendukung Inpres 9/2016 terkait revitalisasi SMK di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini," ujarnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel bergelar sarjana komputer tersebut mengemukakan itu, juga menanggapi harapan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar lembaga legislatifnya mendukung
implementasi Inpres 9/2016.
Karenanya, dia berjanji akan mendorong dinas terkait untuk merealisasikan Inpres 9/2016 tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) anak bangsa, termasuk di Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa.
"Oleh sebab itu, Inpres 9/2016 tersebut harus segera ditanggapi dan ditindaklanjuti, dan diimplementasikan," tegas mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu mengatakan, Inpres 9/2016 mengamanatkan upaya penguatan sinergitas pemangku kepentingan dalam merevitalisasi SMK.
Oleh karena itu, lanjutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai operator utama/penanggung jawab dan ujung tombak pelaksana Inpres 9/2016 tersebut agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka optimalisasi.
Menurut dia, langkah konkrit tindak lanjut Inpres 9/2016 itu antara lain harus mengevaluasi SDM, sarana dan prasarana, serta kelengkapan pendukung lainnya agar saat penerapan dan realisasi sudah matang.
Sedangkan terkait anggaran, Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan akan mendukung berapun besaran kebutuhan anggaran, tegas laki-laki kelahiran 19 Februari 1967 atau berbintang Aquarius tersebut.
Pendapat senada dari rekannya satu komisi, Soraya SH dari Partai Amanat Nasional, seraya menyatakan akan mendorong dan mendukung program-program Disdik terkait dengan implementasi Inpres 9/2016 itu.
Sebelumnya pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Kalsel H Ariffin Noor mengatakan, berkomitmen menjalankan Inpres 9/2016 tersebut salah satu langkah konkrit yang segera diambil, antara lain melakukan pemetaan potensi sumber daya alam (SDA) di kabupaten/kota.
"Dengan pemetaan tersebut kita berharap bisa menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK dengan pembentukan jurusan baru sekolah kejuruan sesuai potensi daerah dan kearifan lokal," ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, Kalsel itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Sesuai tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, kita siap mendukung Inpres 9/2016 terkait revitalisasi SMK di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini," ujarnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel bergelar sarjana komputer tersebut mengemukakan itu, juga menanggapi harapan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar lembaga legislatifnya mendukung
implementasi Inpres 9/2016.
Karenanya, dia berjanji akan mendorong dinas terkait untuk merealisasikan Inpres 9/2016 tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) anak bangsa, termasuk di Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa.
"Oleh sebab itu, Inpres 9/2016 tersebut harus segera ditanggapi dan ditindaklanjuti, dan diimplementasikan," tegas mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu mengatakan, Inpres 9/2016 mengamanatkan upaya penguatan sinergitas pemangku kepentingan dalam merevitalisasi SMK.
Oleh karena itu, lanjutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai operator utama/penanggung jawab dan ujung tombak pelaksana Inpres 9/2016 tersebut agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka optimalisasi.
Menurut dia, langkah konkrit tindak lanjut Inpres 9/2016 itu antara lain harus mengevaluasi SDM, sarana dan prasarana, serta kelengkapan pendukung lainnya agar saat penerapan dan realisasi sudah matang.
Sedangkan terkait anggaran, Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan akan mendukung berapun besaran kebutuhan anggaran, tegas laki-laki kelahiran 19 Februari 1967 atau berbintang Aquarius tersebut.
Pendapat senada dari rekannya satu komisi, Soraya SH dari Partai Amanat Nasional, seraya menyatakan akan mendorong dan mendukung program-program Disdik terkait dengan implementasi Inpres 9/2016 itu.
Sebelumnya pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Kalsel H Ariffin Noor mengatakan, berkomitmen menjalankan Inpres 9/2016 tersebut salah satu langkah konkrit yang segera diambil, antara lain melakukan pemetaan potensi sumber daya alam (SDA) di kabupaten/kota.
"Dengan pemetaan tersebut kita berharap bisa menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK dengan pembentukan jurusan baru sekolah kejuruan sesuai potensi daerah dan kearifan lokal," ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, Kalsel itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016