Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akuntasi Berbasis Akrual bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendaharawan pembantu, dan bendaharawan barang di lingkungan Pemkab Batola.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Bahalap Kantor Bupati Batola selama tiga hari dari tanggal 5 sampai 12 Desember 2016 tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekdakab Batola) H Supriyono, Senin (05/12).
Bimtek menghadirkan auditor dari BPKP Perwakilan Kalsel H Muhyidin selaku nara sumber, sedangkan para peserta diberikan materi pembelajaran mengenai metode akuntansi berbasis akrual serta berbagai materi lain yang berhubungan tentang penatausahaan keuangan.
"Maksud dilaksanakannya bimtek ini dalam upaya memberikan bekal pengetahuan akuntansi berbasis akrual sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah," kata Sekretaris BPKAD Batola Supian Busri, di Marabahan.
Dengan demikian, lanjutnya, para peserta diharapkan selain mengerti ketentuan akuntansi berbasis akrual juga dapat membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai yang ditentukan.
Sekrekataris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekdakab Batola), H Supriyono menyambut baik serta memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pemahaman aparatur terhadap sistem prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terutama yang berbasis akuntansi akrual.
Agar pengelolaan keuangan yang dilakukan, sebut dia, lebih meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berbasis akuntansi akrual sebagaimana yang ditentukan.
Semakin meningkatnya kemampuan peserta terhadap pengelolaan keuangan, terang dia, maka dapat mendukung upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih sejak 2015 lalu.
Dikesempatan pembukaan bimtek tersebut, sekdakab yang pernah menjabat Kepala Bappeda Batola itu juga menerangkan, saat ini SKPD tidak hanya dituntut membuat laporan RFK namun juga kinerja terutama yang berhubungan dengan indikator kinerja utama (IKU).
Sehubungan dengan itu, pada kesempatan bimtek ini, sekda yang juga pernah menjabat Kadishutbun Batola itu mengimbau para peserta untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan bimbingan dengan menggali dan memahami materi yang diberikan.
Agar ilmu yang didapatkan, tegas dia, bisa diterapkan secara maksimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kegiatan berlangsung di Pendopo Bahalap Kantor Bupati Batola selama tiga hari dari tanggal 5 sampai 12 Desember 2016 tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekdakab Batola) H Supriyono, Senin (05/12).
Bimtek menghadirkan auditor dari BPKP Perwakilan Kalsel H Muhyidin selaku nara sumber, sedangkan para peserta diberikan materi pembelajaran mengenai metode akuntansi berbasis akrual serta berbagai materi lain yang berhubungan tentang penatausahaan keuangan.
"Maksud dilaksanakannya bimtek ini dalam upaya memberikan bekal pengetahuan akuntansi berbasis akrual sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah," kata Sekretaris BPKAD Batola Supian Busri, di Marabahan.
Dengan demikian, lanjutnya, para peserta diharapkan selain mengerti ketentuan akuntansi berbasis akrual juga dapat membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai yang ditentukan.
Sekrekataris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekdakab Batola), H Supriyono menyambut baik serta memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta pemahaman aparatur terhadap sistem prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah terutama yang berbasis akuntansi akrual.
Agar pengelolaan keuangan yang dilakukan, sebut dia, lebih meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berbasis akuntansi akrual sebagaimana yang ditentukan.
Semakin meningkatnya kemampuan peserta terhadap pengelolaan keuangan, terang dia, maka dapat mendukung upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih sejak 2015 lalu.
Dikesempatan pembukaan bimtek tersebut, sekdakab yang pernah menjabat Kepala Bappeda Batola itu juga menerangkan, saat ini SKPD tidak hanya dituntut membuat laporan RFK namun juga kinerja terutama yang berhubungan dengan indikator kinerja utama (IKU).
Sehubungan dengan itu, pada kesempatan bimtek ini, sekda yang juga pernah menjabat Kadishutbun Batola itu mengimbau para peserta untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan bimbingan dengan menggali dan memahami materi yang diberikan.
Agar ilmu yang didapatkan, tegas dia, bisa diterapkan secara maksimal.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016