Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan dua Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) senilai Rp480 miliar kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis.
AHY menuturkan penyerahan sertipikat ini menjadi tanda penyelesaian sengketa lahan PT KAI dan keberhasilan menyelamatkan aset negara.
Baca juga: RA Summit 2024 upayakan resolusi selesaikan konflik pertanahan
“Semua ini berkat kerja sama berbagai pihak mulai dari Kanwil BPN Sumatra Utara, Kantor Pertanahan Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, serta kebesaran hati PT KAI, sehingga menciptakan win-win solution bagi semua pihak,” kata Menteri AHY melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis.
Dua Sertipikat HPL yang diserahkan untuk aset yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan seluas 19.000 meter persegi dan 12.000 meter persegi.
Menteri AHY menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN mengamankan aset negara dari penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung selama bertahan-tahun sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi KAI.
Lebih lanjut, Menteri AHY mengatakan skema penyelesaian ini dapat menjadi tolok ukur penyelesaian kasus serupa di tempat lain
“Ini menjadi gambaran betapa signifikannya total nilai aset yang kita selamatkan jika kita terus berupaya menyelesaikan sengketa-sengketa di seluruh penjuru Indonesia. Tentunya Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak,” ujar AHY.
Baca juga: Menteri AHY optimis sisa pendaftaran 7 juta bidang tanah tercapai pada 2024
Direktur Utama PT KAI Persero Didiek Hartantyo mengapresiasi kerja keras berbagai pihak terutama Kementerian ATR/BPN karena PT KAI dapat menerima Sertipikat HPL dari aset yang bermasalah sejak 1982.
“KAI terus berupaya mengamankan aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, dukungan dari Kementerian ATR/BPN ini luar biasa,” ujar Direktur Utama PT KAI Persero.
Didiek Hartantyo terus mengharapkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN, utamanya dalam hal sertipikasi aset-aset KAI lainnya.
“Kami akan terus berupaya membangun tata kelola dengan nilai-nilai _good governance_, juga memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga perkeretaapian Indonesia akan terus berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Menteri AHY didampingi beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Menteri AHY bicara potensi kerja sama Indonesia-Azerbaijan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
AHY menuturkan penyerahan sertipikat ini menjadi tanda penyelesaian sengketa lahan PT KAI dan keberhasilan menyelamatkan aset negara.
Baca juga: RA Summit 2024 upayakan resolusi selesaikan konflik pertanahan
“Semua ini berkat kerja sama berbagai pihak mulai dari Kanwil BPN Sumatra Utara, Kantor Pertanahan Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, serta kebesaran hati PT KAI, sehingga menciptakan win-win solution bagi semua pihak,” kata Menteri AHY melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis.
Dua Sertipikat HPL yang diserahkan untuk aset yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan seluas 19.000 meter persegi dan 12.000 meter persegi.
Menteri AHY menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN mengamankan aset negara dari penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung selama bertahan-tahun sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi KAI.
Lebih lanjut, Menteri AHY mengatakan skema penyelesaian ini dapat menjadi tolok ukur penyelesaian kasus serupa di tempat lain
“Ini menjadi gambaran betapa signifikannya total nilai aset yang kita selamatkan jika kita terus berupaya menyelesaikan sengketa-sengketa di seluruh penjuru Indonesia. Tentunya Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak,” ujar AHY.
Baca juga: Menteri AHY optimis sisa pendaftaran 7 juta bidang tanah tercapai pada 2024
Direktur Utama PT KAI Persero Didiek Hartantyo mengapresiasi kerja keras berbagai pihak terutama Kementerian ATR/BPN karena PT KAI dapat menerima Sertipikat HPL dari aset yang bermasalah sejak 1982.
“KAI terus berupaya mengamankan aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, dukungan dari Kementerian ATR/BPN ini luar biasa,” ujar Direktur Utama PT KAI Persero.
Didiek Hartantyo terus mengharapkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN, utamanya dalam hal sertipikasi aset-aset KAI lainnya.
“Kami akan terus berupaya membangun tata kelola dengan nilai-nilai _good governance_, juga memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga perkeretaapian Indonesia akan terus berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Menteri AHY didampingi beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Menteri AHY bicara potensi kerja sama Indonesia-Azerbaijan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024