Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo, Rabu (22/5), mengumumkan bahwa Presiden Kolombia Gustavo Petro telah memerintahkan pembukaan kedutaan besar di Kota Ramallah, Palestina.
“Presiden Petro telah memberikan instruksi agar kami mendirikan kedutaan Kolombia di Ramallah. Itu adalah langkah selanjutnya yang akan kami ambil,” kata Murillo kepada wartawan.
Pengumuman tersebut muncul setelah pemerintahan Petro menarik diplomat-diplomatnya dari Israel dan memutuskan hubungan dengan negara tersebut pada 2 Mei setelah menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai "genosida".
Niat pembukaan kedutaan besar di Palestina diumumkan Petro pada 20 Oktober tahun lalu, saat bertemu dengan Duta Besar Israel Gali Dagan dan Duta Besar Palestina Raouf Almalki.
Menurut Murillo, Presiden juga memimpin pertemuan para pemimpin di Saint Vincent dan Grenadines, yang disepakati untuk menerapkan strategi agar Palestina diakui sebagai negara yang berhak penuh di hadapan PBB.
"Kami yakin semakin banyak negara yang mengakui Palestina, dan ini tidak merugikan Israel atau Yahudi," kata Murillo.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat dalam konteks perjanjian Oslo bahwa solusi dua negara akan diciptakan, dan jika diperlukan dua negara, Palestina perlu diakui sebagai negara penuh," ujar Menlu, menambahkan.
Pengumuman tersebut dibuat pada hari yang sama ketika Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mengakui Negara Palestina pada 28 Mei.
Kolombia mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada 3 Agustus 2018, pada masa pemerintahan Juan Manuel Santos.
Baca juga: Dubes Israel ditarik pulang usai Palestina diakui sebagai negara
Baca juga: Norwegia, Irlandia dan Spanyol akui Palestina sebagai negara
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“Presiden Petro telah memberikan instruksi agar kami mendirikan kedutaan Kolombia di Ramallah. Itu adalah langkah selanjutnya yang akan kami ambil,” kata Murillo kepada wartawan.
Pengumuman tersebut muncul setelah pemerintahan Petro menarik diplomat-diplomatnya dari Israel dan memutuskan hubungan dengan negara tersebut pada 2 Mei setelah menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai "genosida".
Niat pembukaan kedutaan besar di Palestina diumumkan Petro pada 20 Oktober tahun lalu, saat bertemu dengan Duta Besar Israel Gali Dagan dan Duta Besar Palestina Raouf Almalki.
Menurut Murillo, Presiden juga memimpin pertemuan para pemimpin di Saint Vincent dan Grenadines, yang disepakati untuk menerapkan strategi agar Palestina diakui sebagai negara yang berhak penuh di hadapan PBB.
"Kami yakin semakin banyak negara yang mengakui Palestina, dan ini tidak merugikan Israel atau Yahudi," kata Murillo.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat dalam konteks perjanjian Oslo bahwa solusi dua negara akan diciptakan, dan jika diperlukan dua negara, Palestina perlu diakui sebagai negara penuh," ujar Menlu, menambahkan.
Pengumuman tersebut dibuat pada hari yang sama ketika Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengumumkan bahwa mereka akan bersama-sama mengakui Negara Palestina pada 28 Mei.
Kolombia mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada 3 Agustus 2018, pada masa pemerintahan Juan Manuel Santos.
Baca juga: Dubes Israel ditarik pulang usai Palestina diakui sebagai negara
Baca juga: Norwegia, Irlandia dan Spanyol akui Palestina sebagai negara
Venezuela dan Kolombia pulihkan kembali hubungan diplomatik
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024