Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kehormatan yang diterima Indonesia dari Bank Dunia.
“Sebuah kehormatan yang diberikan kepada Indonesia untuk menyampaikan kisah sukses yang menjadi _best practice_ administrasi pertanahan, dalam Reforma Agraria dan ini yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Alhamdulillah kita banyak menerima respons positif dari berbagai pihak, baik dari Bank Dunia maupun negara-negara lain peserta konferensi tersebut,” ucap Menteri AHY pada Sabtu (18/5) tengah malam, saat menjejakkan kaki kembali di bandara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng dalam rilis diterima Antara Kalsel dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
AHY tiba dari perjalanan panjang ke Amerika Serikat atas undangan Bank Dunia.
Di sana, Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri World Bank Land Conference 2024 di Washington DC. Kegiatan ini baru digelar kembali setelah lima tahun vakum, sejak penyelenggaraan terakhir tahun 2019.
Menteri AHY yang ditemui awak media di bandara, menceritakan bahwa dunia mengapresiasi langkah berani Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengukuran dan pendaftaran tanah dalam tujuh tahun belakangan ini, sehingga pada tahun 2024, sudah lebih dari 112 juta lahan bidang yang bisa didata.
Ini kenaikan 50 persen dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Di depan forum internasional, Menteri AHY menegaskan pentingnya menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi para pemilik tanah.
Selain itu, dengan kepastian hukum hak atas tanah, para investor bisa menjadi lebih yakin untuk berinvestasi di Indonesia karena lebih aman, sehingga mereka dapat memperhitungkan prospek dan produktivitasnya.
“Jangan sampai kemudian potensi Indonesia yang besar ini, untuk dijadikan tempat industri dan komersial, tersia-siakan karena ketiadaan kepastian hukum ini, para investor ini akhirnya berpindah ke negara lain, ke negara tetangga kita. Kita juga harus punya iklim dan ekosistem investasi yang semakin baik, kompetitif, dan menjanjikan. Ini yang bisa menarik _capital_ masuk ke Indonesia dan pada akhirnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita,” lanjut Menteri AHY.
Menteri AHY mengungkapkan pula, sepulang dari Washington, pada hari Minggu (19/5) ia akan bertolak lagi ke Bali untuk menghadiri World Water Forum (WWF).
Acara ini merupakan forum internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Ini juga forum internasional terakhir yang dihadiri Presiden Jokowi.
“Ini juga _event_ yang sangat penting karena kita ingin berbicara keamanan sumber daya air, ini bukan hanya isu lokal tapi isu dunia. Kita tahu banyak kawasan dunia yang juga mengalami _water scarcity_, kelangkaan air. Populasi manusia bertambah terus, kebutuhan industri dan produksi juga terus bertambah, sedangkan air makin lama makin terbatas _supply_-nya,” jelas Menteri AHY.
Menurut AHY, forum ini juga menyangkut kebijakan Kementerian ATR/BPN.
“Kementerian ATR/BPN juga tentu punya korelasi karena berbicara air dan tanah itu selalu dekat. Baik wilayah daratan maupun wilayah pesisir pantai. Jadi ini yang terus kita ingin hadirkan, solusi bersama tentunya, tidak bisa satu-dua lembaga yang menyelesaikan isu ini, dan harus ada sinergi dan kolaborasi yang baik,” tutup Menteri AHY.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“Sebuah kehormatan yang diberikan kepada Indonesia untuk menyampaikan kisah sukses yang menjadi _best practice_ administrasi pertanahan, dalam Reforma Agraria dan ini yang saya sampaikan dalam forum tersebut. Alhamdulillah kita banyak menerima respons positif dari berbagai pihak, baik dari Bank Dunia maupun negara-negara lain peserta konferensi tersebut,” ucap Menteri AHY pada Sabtu (18/5) tengah malam, saat menjejakkan kaki kembali di bandara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng dalam rilis diterima Antara Kalsel dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
AHY tiba dari perjalanan panjang ke Amerika Serikat atas undangan Bank Dunia.
Di sana, Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri World Bank Land Conference 2024 di Washington DC. Kegiatan ini baru digelar kembali setelah lima tahun vakum, sejak penyelenggaraan terakhir tahun 2019.
Menteri AHY yang ditemui awak media di bandara, menceritakan bahwa dunia mengapresiasi langkah berani Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengukuran dan pendaftaran tanah dalam tujuh tahun belakangan ini, sehingga pada tahun 2024, sudah lebih dari 112 juta lahan bidang yang bisa didata.
Ini kenaikan 50 persen dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Di depan forum internasional, Menteri AHY menegaskan pentingnya menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi para pemilik tanah.
Selain itu, dengan kepastian hukum hak atas tanah, para investor bisa menjadi lebih yakin untuk berinvestasi di Indonesia karena lebih aman, sehingga mereka dapat memperhitungkan prospek dan produktivitasnya.
“Jangan sampai kemudian potensi Indonesia yang besar ini, untuk dijadikan tempat industri dan komersial, tersia-siakan karena ketiadaan kepastian hukum ini, para investor ini akhirnya berpindah ke negara lain, ke negara tetangga kita. Kita juga harus punya iklim dan ekosistem investasi yang semakin baik, kompetitif, dan menjanjikan. Ini yang bisa menarik _capital_ masuk ke Indonesia dan pada akhirnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita,” lanjut Menteri AHY.
Menteri AHY mengungkapkan pula, sepulang dari Washington, pada hari Minggu (19/5) ia akan bertolak lagi ke Bali untuk menghadiri World Water Forum (WWF).
Acara ini merupakan forum internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Ini juga forum internasional terakhir yang dihadiri Presiden Jokowi.
“Ini juga _event_ yang sangat penting karena kita ingin berbicara keamanan sumber daya air, ini bukan hanya isu lokal tapi isu dunia. Kita tahu banyak kawasan dunia yang juga mengalami _water scarcity_, kelangkaan air. Populasi manusia bertambah terus, kebutuhan industri dan produksi juga terus bertambah, sedangkan air makin lama makin terbatas _supply_-nya,” jelas Menteri AHY.
Menurut AHY, forum ini juga menyangkut kebijakan Kementerian ATR/BPN.
“Kementerian ATR/BPN juga tentu punya korelasi karena berbicara air dan tanah itu selalu dekat. Baik wilayah daratan maupun wilayah pesisir pantai. Jadi ini yang terus kita ingin hadirkan, solusi bersama tentunya, tidak bisa satu-dua lembaga yang menyelesaikan isu ini, dan harus ada sinergi dan kolaborasi yang baik,” tutup Menteri AHY.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024