Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, belajar ke Pemkot Surabaya terkait masalah sosial seperti, gelandangan, pengemis, kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif di Kotabaru Sabtu, mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya adalah menjadi tujuan studi banding anggota DPRD Kotabaru terkait pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Kejahatan terhadap anak di bawah umur.
"Dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat, Pemko Surabaya membuat kebijakan strategis yang sangat bagus dan pelru menjadi referensi atau masukan bagi Kotabaru," kata Arif.
Diungkapkannya, Surabaya sebagai kota metropolitan tentu sangat banyak masalah-masalah sosial yang dihadapi, salah satunya gelandangan dan pengemis termasuk pengamen jalanan yang keberadannya kerap meresahkan masyarakat lain.
Dalam mengatasi masalah tersebut lanjut Arif, Pemko Surabaya membuat tim terpadu yang melibatkan sejumlah SKPD. Tugas pertama yang dilakukan, menelusuri keberadaan mereka, kemudian mendata, sekaligus mencari penyebab yang menjadikan mereka seperti itu.
Tidak sampai disitu, bagi anak-anak yang menggelandang itu disekolahkan dengan biaya sepenuhnya ditanggung dinas pendidikan, selanjutnya bagi orangtuanya juga dicarikan solusi berupa pemberian pekerjaan atau pemberdayaan yang dalam hal ini ditangani dinas terkait.
Dengan demikian, permasalahan utama yang dialami anak yang bersangkutan bisa teratasi, bahkan juga keluarganya, dengan pemberdayaan yang diberikan pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah lain yang mengakibatkan anak-anak itu menggelandang.
"Artinya, kebijakan srategis pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah setempat dapat mengatasi satu permasalahan utama dan masalah-masalah lain," terang Arif.
Oleh karenanya, menadi stu keniscayaan bagi Pemerintah Daerah Kotabaru dapat menjadikan strategis tersebut sebagai referensi dalam membuat satu kebijakan, khususnya terkait penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat di "Bumi Saijaan".
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif di Kotabaru Sabtu, mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya adalah menjadi tujuan studi banding anggota DPRD Kotabaru terkait pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Kejahatan terhadap anak di bawah umur.
"Dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat, Pemko Surabaya membuat kebijakan strategis yang sangat bagus dan pelru menjadi referensi atau masukan bagi Kotabaru," kata Arif.
Diungkapkannya, Surabaya sebagai kota metropolitan tentu sangat banyak masalah-masalah sosial yang dihadapi, salah satunya gelandangan dan pengemis termasuk pengamen jalanan yang keberadannya kerap meresahkan masyarakat lain.
Dalam mengatasi masalah tersebut lanjut Arif, Pemko Surabaya membuat tim terpadu yang melibatkan sejumlah SKPD. Tugas pertama yang dilakukan, menelusuri keberadaan mereka, kemudian mendata, sekaligus mencari penyebab yang menjadikan mereka seperti itu.
Tidak sampai disitu, bagi anak-anak yang menggelandang itu disekolahkan dengan biaya sepenuhnya ditanggung dinas pendidikan, selanjutnya bagi orangtuanya juga dicarikan solusi berupa pemberian pekerjaan atau pemberdayaan yang dalam hal ini ditangani dinas terkait.
Dengan demikian, permasalahan utama yang dialami anak yang bersangkutan bisa teratasi, bahkan juga keluarganya, dengan pemberdayaan yang diberikan pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah lain yang mengakibatkan anak-anak itu menggelandang.
"Artinya, kebijakan srategis pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah setempat dapat mengatasi satu permasalahan utama dan masalah-masalah lain," terang Arif.
Oleh karenanya, menadi stu keniscayaan bagi Pemerintah Daerah Kotabaru dapat menjadikan strategis tersebut sebagai referensi dalam membuat satu kebijakan, khususnya terkait penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat di "Bumi Saijaan".
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016