Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan tawaran pembiayaan daerah dari lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah pusat.
"Harapan kami, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel mampu memanfaatkan tawaran ini," ujar Plt Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira di Banjarbaru, Kamis.
Ia mengatakan, salah satu perusahaan yang menawarkan pembiayaan daerah adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang merupakan perusahaan milik pemerintah.
Dijelaskan, tujuan pembiayaan daerah yang ditawarkan PT SMI (Persero) adalah membantu pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot membiayai program-program pembangunan.
"Kami ingin membantu pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak lagi menggunakan dana APBD untuk merealisasikan proyek pembangunan," ungkapnya.
Menurut dia, tawaran pemerintah melalui PT SMI merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sehingga bisa membangun daerah tanpa membebani anggaran yang disiapkan daerah.
"Kami menilai, tawaran yang sudah disampaikan PT SMI merupakan peluang yang harus diambil sehingga pemkab/pemkot bisa merealisasikan program pembangunan," ucapnya.
Ditekankan, banyak keuntungan yang diperoleh pemkab/pemkot diantaranya suku bunga rendah dengan besarannya dibawah perbankan disamping tidak ada jaminan karena ditangani Kemenkeu.
Disebutkan, apabila PT SMI (Persero) menawarkan pembiayaan daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota, maka tawaran sekaligus peluang itu hendaknya disikapi secara bijaksana.
"Pinjaman dalam bentuk pembiayaan daerah bisa dimanfaatkan membiayai proyek infrastruktur seperti jalan tol, layanan air minum, jembatan, rumah sakit hingga pasar," ujarnya.
Direktur PT SMI (Persero) Darwin Trisna Djajawinata, perusahaannya adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan visi menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
"Kepemilikannya 100 persen dimiliki pemerintah dibawah Kemenkeu dan siap menjalankan visi menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional," ujarnya.
Menurut dia, pembiayaan daerah yang ditawarkan PT SMI (Persero) merupakan alternatif merealisasikan pembangunan tanpa menggunakan dana daerah yang dialokasikan melalui APBD.
"Kami mendapat penugasan dari pemerintah melalui Kemenkeu untuk menjaring minat pembiayaan daerah sehingga bisa membangun tanpa dana APBD," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Harapan kami, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel mampu memanfaatkan tawaran ini," ujar Plt Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira di Banjarbaru, Kamis.
Ia mengatakan, salah satu perusahaan yang menawarkan pembiayaan daerah adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang merupakan perusahaan milik pemerintah.
Dijelaskan, tujuan pembiayaan daerah yang ditawarkan PT SMI (Persero) adalah membantu pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot membiayai program-program pembangunan.
"Kami ingin membantu pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak lagi menggunakan dana APBD untuk merealisasikan proyek pembangunan," ungkapnya.
Menurut dia, tawaran pemerintah melalui PT SMI merupakan peluang yang harus dimanfaatkan sehingga bisa membangun daerah tanpa membebani anggaran yang disiapkan daerah.
"Kami menilai, tawaran yang sudah disampaikan PT SMI merupakan peluang yang harus diambil sehingga pemkab/pemkot bisa merealisasikan program pembangunan," ucapnya.
Ditekankan, banyak keuntungan yang diperoleh pemkab/pemkot diantaranya suku bunga rendah dengan besarannya dibawah perbankan disamping tidak ada jaminan karena ditangani Kemenkeu.
Disebutkan, apabila PT SMI (Persero) menawarkan pembiayaan daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota, maka tawaran sekaligus peluang itu hendaknya disikapi secara bijaksana.
"Pinjaman dalam bentuk pembiayaan daerah bisa dimanfaatkan membiayai proyek infrastruktur seperti jalan tol, layanan air minum, jembatan, rumah sakit hingga pasar," ujarnya.
Direktur PT SMI (Persero) Darwin Trisna Djajawinata, perusahaannya adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan visi menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
"Kepemilikannya 100 persen dimiliki pemerintah dibawah Kemenkeu dan siap menjalankan visi menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional," ujarnya.
Menurut dia, pembiayaan daerah yang ditawarkan PT SMI (Persero) merupakan alternatif merealisasikan pembangunan tanpa menggunakan dana daerah yang dialokasikan melalui APBD.
"Kami mendapat penugasan dari pemerintah melalui Kemenkeu untuk menjaring minat pembiayaan daerah sehingga bisa membangun tanpa dana APBD," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016