Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuktikan perhatian besar bagi kaum disabilitas untuk mewujudkan provinsi yang inklusif dan ramah disabilitas, di antaranya lewat pemenuhan anggaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi Noor di Banjarbaru, Senin, mengatakan praktik baik yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya dibuktikan melalui kebijakan anggaran.
Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024
Menurut dia, anggaran untuk pelayanan disabilitas di provinsi ini telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019.
"Pada tahun 2019, anggaran untuk pembinaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas di dalam panti melalui Dinas Sosial Kalsel sebesar Rp1,7 miliar, naik pada 2020 menjadi Rp4,2 miliar," papar Ariadi.
Tidak hanya di situ, anggaran tersebut ditambah lagi untuk Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Kalsel sebesar Rp4,3 miliar dan Pusat Layanan Disabilitas Kalsel sebesar Rp4,5 miliar.
Kemudian, lanjut dia, dengan instruksi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang sangat komitmen memberikan perhatian bagi kaum disabilitas ini, anggaran pada 2021 naik hingga ada di atas Rp5 miliar.
Baca juga: Mewujudkan penyandang disabilitas berdaya saing melalui Cafebilitas
"Hingga 2022 dan 2023 terus ada peningkatan, demikian juga pada 2024, ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas," tuturnya.
Dia berharap dengan anggaran yang semakin besar, pelayanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kalsel dapat terus meningkat.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel telah melakukan diskusi secara daring dengan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KNDRI) di Command Center Setda Kalsel di Banjarbaru pada Senin.
Dalam diskusi itu disampaikan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mewujudkan Kalsel yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Menurut dia, Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya secara penuh, seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan sosial.
Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi Noor di Banjarbaru, Senin, mengatakan praktik baik yang telah dilakukan Pemprov Kalsel dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya dibuktikan melalui kebijakan anggaran.
Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024
Menurut dia, anggaran untuk pelayanan disabilitas di provinsi ini telah mengalami peningkatan sejak tahun 2019.
"Pada tahun 2019, anggaran untuk pembinaan dan rehabilitasi penyandang disabilitas di dalam panti melalui Dinas Sosial Kalsel sebesar Rp1,7 miliar, naik pada 2020 menjadi Rp4,2 miliar," papar Ariadi.
Tidak hanya di situ, anggaran tersebut ditambah lagi untuk Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Kalsel sebesar Rp4,3 miliar dan Pusat Layanan Disabilitas Kalsel sebesar Rp4,5 miliar.
Kemudian, lanjut dia, dengan instruksi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang sangat komitmen memberikan perhatian bagi kaum disabilitas ini, anggaran pada 2021 naik hingga ada di atas Rp5 miliar.
Baca juga: Mewujudkan penyandang disabilitas berdaya saing melalui Cafebilitas
"Hingga 2022 dan 2023 terus ada peningkatan, demikian juga pada 2024, ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas," tuturnya.
Dia berharap dengan anggaran yang semakin besar, pelayanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kalsel dapat terus meningkat.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel telah melakukan diskusi secara daring dengan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KNDRI) di Command Center Setda Kalsel di Banjarbaru pada Senin.
Dalam diskusi itu disampaikan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mewujudkan Kalsel yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Menurut dia, Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya secara penuh, seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan sosial.
Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas
Pewarta: Sukarli
Editor: Sambas
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024