BKM Ikuti Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh

Perwakilan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalsel Ramlan di Tanjung, Rabu mengatakan, pembangunan permukiman perkotaan dihadapi masalah rendahnya kualitas dan kuantitas infrastrukturnya.

"Badan Keswadayaan Masyarakat, lurah, kepala desa hingga para stakeholder terkait lainnya perlu berkolaborasi untuk mewujudkan kota tanpa kumuh," kata Ramlan.

Salah satunya melalui program penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi peran BKM dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh.

Tim leader OSP 6 Kalimantan Selatan Iwan Setiawan menyampaikan program ini diharapkan mampu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Sosialisasi dan workshop strategis komunikasi Program Kota Tanpa Kumuh yang dilaksanakan di Hotel Jelita Tanjung ini dibuka oleh Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamidah Munawarah.

Sebagai bentuk komitmen peserta sosialisasi dalam penanganan kota kumuh di "Bumi Saraba Kawa" ini ditandai dengan penandatanganan bersama spanduk Program Kota Tanpa Kumuh.

Tak hanya kalangan BKM, lurah, kepala desa dan pejabat di lingkungan Pemkab Tabalong, penandatanganan juga dilakukan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong Taufik M dan perwakilan PT Adaro Indonesia.

Dalam sosialisasi ini peserta mendapatkan wawasan terkait Arah kebijakan percepatan penanganan kumuh 2015-2019 oleh Kepala Bappeda setempat Erwan.

Sedangkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Rowi Rawatianice menjelaskan, seputar permukiman yang layak huni menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Selanjutnya strategi komunikasi program kotaku disampaikan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabalong-Balangan Sabirin Syukran Nafis.