Pemeriksaan Kesehatan Paslon Disterilisasikan

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Pihak Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan melakukan sterilisasi bagi pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserganta Pilkada 2017.

"Kita harus mensterilkan kawasan Instalasi MCU dari pengunjung yang tidak berkepentingan guna menjaga konsentrasi dan kenyamanan tim untuk memeriksa kesehatan pasangan calon," ujar Ketua tim pemeriksa kesehatan Dr. Moch. Isa di Banjarmasin, Sabtu.

Isa mengatakan, hanya beberapa orang yang diperbolehkan berada dikawasan Medical Check Up (MCU) lantai IV Rumah Sakit Ulin seperti petugas pengawas dari KPU dan Panwaslih yang menyaksikan dari dekat proses pemeriksaan kesehatan pasangan calon (paslon).

Beberapa staf Bagian Humas yang ingin mengambil gambar dan peliputan terpaksa gigit jari menunggu diluar ruangan Instalasi MCU termasuk para wartawan dan pendukung paslon yang datang ke RS Ulin.

Sebanyak lima bakal pasangan calon  mengikuti pemeriksaan kesehatan 24-27 September yakni tiga paslon peserta Pilkada Barito Kuala (Batola) dan dua paslon dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, psikologis dan narkoba.

Isa mengatakan, dibanding proses pemeriksaan kesehatan paslon peserta Pilkada sebelumnya, proses kali ini lebih disterilisasikan karena adanya tambahan materi pemeriksaan berupa tes psikologi dan narkoba.

"Untuk pemeriksaan narkoba kita dibantu tim dari Badan Narkotika Nasional berupa pengambilan sampel urin, darah dan rambut dari pasangan calon dan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaannya," terangnya.

Sekretaris KPUD Kabupaten HSU, Taufan Rizani menerangkan  sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan, semua pasangan calon diharuskan berpuasa atau minimal tidak makan-makanan berat untuk menunjang proses cek kesehatan.

Diungkapkan Taufan, biaya pemeriksaan kesehatan per orang dari pasangan calon mencapai sekitar Rp13,5 juta, dimana untuk proses pemeriksaan MRC berupa scan seluruh tubuh dilakukan sesuai standar pemeriksaan terhadap paslon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.