Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan bermaksud hendak menemui pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membicarakan masalah jalan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Pasalnya permasalahan jalan dan jembatan di daerah kita ini cukup urgen, sehingga kami perlu membicarakannya dengan pihak Kementerian PUPR," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Bardiansyah di Banjarmasin, sebelum berangkat ke Jakarta, Kamis.
Selain itu, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan hendak bertemu dengan pihak Balai Besar Jalan Nasional Pusat, juga untuk membahas masalah jalan nasional (termasuk jembatan) di provinsi ini.
"Berbagai masalah prasarana perhubungan atau kebinamargaan di provinsi ini yang juga memerlukan perhatian pemerintah pusat dan hendak kita bicarakan dengan Kementerian PUPR, serta Balai Besar Jalan Nasional Pusat," katanya menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh, masalah jalan lingkar Pulau Laut Kotabaru dan Jembatan Selat Pulau Laut yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan ibu kota kabupaten paling timur Kalsel tersebut, lanjut politikus senior Partai Golkar bergelar doktor dan magister manajemen itu.
"Selain itu, masalah pembangunan Jembatan Sungai Puting di Kabupaten Tapin yang menghubungkan Marabahan Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel yang juga bagian dari jalan trans Kalimantan poros tengah Kalsel," lanjutnya.
Pasalnya, lanjut Bardiansyah-salah satu nominator calon pengganti Hj Noormiliyani AS SH sebagai Ketua DPRD Kalsel periode 2014 - 2019 itu, perjuangan untuk kepentingan rakyat tidak kenal berhenti, harus terus menerus diupayakan hingga terwujud.
"Kita tidak boleh berhenti atau putus asa dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, walau harus berulang kali menemui pihak berkompeten. Apalagi hasil perjuangan tersebut berdampak positif atau banyak mendatangkan manfaat bagi kemajuan pembangunan," katanya.
Ia mencontohkan, keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu nanti bukan hanya untuk pertumbuhan dan pengembangan wilayah, tapi juga bisa berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah dan nasional.
"Lebih dari itu, keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut akan bermakna strategis dalam memperkukuh ketahanan nusantara atau kemaritiman di wilayah timur Indonesia," lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel tersebut.
"Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah pusat melalui program Kementerian PUPR atau Balai Besar Jalan Nasional agar sesegera mungkin membantu pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru," ucapnya.
Begitu pula pembangunan Jembatan Sungai Puting guna percepatan hubungan lalu lintas atau memperpendek waktu tempuh antara Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan "Banua Anam" Kalsel, demikian Bardiansyah.
Banua Anam atau daerah hulu sungai Kalsel itu meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Pasalnya permasalahan jalan dan jembatan di daerah kita ini cukup urgen, sehingga kami perlu membicarakannya dengan pihak Kementerian PUPR," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Bardiansyah di Banjarmasin, sebelum berangkat ke Jakarta, Kamis.
Selain itu, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan hendak bertemu dengan pihak Balai Besar Jalan Nasional Pusat, juga untuk membahas masalah jalan nasional (termasuk jembatan) di provinsi ini.
"Berbagai masalah prasarana perhubungan atau kebinamargaan di provinsi ini yang juga memerlukan perhatian pemerintah pusat dan hendak kita bicarakan dengan Kementerian PUPR, serta Balai Besar Jalan Nasional Pusat," katanya menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh, masalah jalan lingkar Pulau Laut Kotabaru dan Jembatan Selat Pulau Laut yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan ibu kota kabupaten paling timur Kalsel tersebut, lanjut politikus senior Partai Golkar bergelar doktor dan magister manajemen itu.
"Selain itu, masalah pembangunan Jembatan Sungai Puting di Kabupaten Tapin yang menghubungkan Marabahan Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel yang juga bagian dari jalan trans Kalimantan poros tengah Kalsel," lanjutnya.
Pasalnya, lanjut Bardiansyah-salah satu nominator calon pengganti Hj Noormiliyani AS SH sebagai Ketua DPRD Kalsel periode 2014 - 2019 itu, perjuangan untuk kepentingan rakyat tidak kenal berhenti, harus terus menerus diupayakan hingga terwujud.
"Kita tidak boleh berhenti atau putus asa dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, walau harus berulang kali menemui pihak berkompeten. Apalagi hasil perjuangan tersebut berdampak positif atau banyak mendatangkan manfaat bagi kemajuan pembangunan," katanya.
Ia mencontohkan, keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru itu nanti bukan hanya untuk pertumbuhan dan pengembangan wilayah, tapi juga bisa berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah dan nasional.
"Lebih dari itu, keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut akan bermakna strategis dalam memperkukuh ketahanan nusantara atau kemaritiman di wilayah timur Indonesia," lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel tersebut.
"Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah pusat melalui program Kementerian PUPR atau Balai Besar Jalan Nasional agar sesegera mungkin membantu pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru," ucapnya.
Begitu pula pembangunan Jembatan Sungai Puting guna percepatan hubungan lalu lintas atau memperpendek waktu tempuh antara Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan "Banua Anam" Kalsel, demikian Bardiansyah.
Banua Anam atau daerah hulu sungai Kalsel itu meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016